Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam

Khasan, Moh

doi:10.33331/rechtsvinding.v6i1.133

Cited by 8 publications

(8 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Furthermore, there are at least 12 (twelve) divisions of the types of offenses, one of which is general offenses and particular offenses. General offense or delicta communia is an offense that anyone can commit (Khasan, 2017). Most of the offenses regulated in the Criminal Code are general offenses.…”

Section: Results and Discussion Division Of Special Offenses And Gene...mentioning

confidence: 99%

Questioning the Position of Corruption Offenses in the Rkuhp

Nurisman

2022

Mizan

View full text Add to dashboard Cite

Including corruption offenses, particularly offenses, into the Draft Criminal Code (RKUHP) raises problems because the RKUHP is a compilation of general criminal law regulations included in one book. Such an arrangement raises questions about the position of corruption offenses, the Draft Criminal Code (RKUHP), and the legal consequences of regulating corruption offenses in the RKUHP. This article uses normative legal research with two approaches: legislation and conceptual. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The result is that corruption offenses as particular offenses are only regulated regarding the core crimes. Meanwhile, the legal consequences of such an arrangement are uncertainty regarding the realization of the principle of lex specialis derogate legi generali.

show abstract

Section: Results and Discussion Division Of Special Offenses And Gene...mentioning

confidence: 99%

Questioning the Position of Corruption Offenses in the Rkuhp

Nurisman

2022

Mizan

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dalam praktiknya, prinsip keadilan dalam proses penyidikan kriminal menggariskan bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum, termasuk akses terhadap perwakilan hukum yang kompeten dan adil. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan, setiap langkah yang diambil haruslah didasarkan pada bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada asumsi atau prasangka yang tidak berdasar (Khasan, 2017) (Almubarok, 2018).…”

Section: Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyidikan Dalam Islamunclassified

Peranan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan

Helmi,

Ihya’

2023

IMTIYAZ: J. Il. Keislam.

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang peranan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan serta membahas dan menganalisa tentang pelaksanaan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan yakni memperjelas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh tersangka dan memberikan keyakinan kepada pihak penyidik terkait tindak pidana atau tindak pidana yang terjadi atau yang dilakukan oleh tersangka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan dapat dilakukan di suatu tempat, baik di TKP itu sendiri ataupun di tempat lain yang dipersiapkan secara khusus menyerupai TKP seperti di salah satu ruang pada suatu Polres. Pelaksanaan rekonstruksi di dalam ruangan kerja Polres dalam prakteknya dapat memperlihatkan kesesuaian keterangan yang diperoleh dari tersangka dan saksi sehingga diperoleh rangkaian kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Selain itu, setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/1/1982. Pada praktiknya, rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan dapat dilakukan melalui dia cara yakni rekonstruksi fisik dan rekonstruksi mental

show abstract

“…Hukum Islam adalah "Sistem yang mengutamakan kepatuhan kepada Nas (agama) dan prinsip-prinsip keadilan yang paripurna, mencakup keadilan bagi pelaku tindak pidana, keadilan bagi korban tindak pidana, dan keadilan bagi masyarakat dan Negara". 36 Penerapan hukum Islam tidak bersifat kaku yang hanya sekedar menghukum kepada yang terbukti bersalah, penerapan hukum Islam tidak akan terlepas dari pertimbangan maslahat, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan kepada manusia sesuai dengan syariat yang berlaku demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.…”

Section: Hukum Islam Dan Restorative Justiceunclassified

Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice

Panjaitan¹

2022

jbmh

View full text Add to dashboard Cite

ABSTRAK Hukum Islam mengajarkan keadilan dalam banyak hal, perlakuan keadilan harus dilakukan dengan seadil-adilnya, termasuk juga terhadap pelaku dan korban. Pelaku dalam kasus pembunuhan disengaja dan kasus penganiayaan telah ditentukan jenis hukumannya dalam bentuk qishâsh, diyat dan hukuman tambahan lainnya. Hukuman tersebut merupakan hak korban dalam rangka memuliakan dan menghormati hak asasi manusia korban. Artikel ini membahas perlindungan korban dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan berdasarkan hukum islam dan hubungannya dengan restorative justice. Beranjak dari hal tersebut, artikel ini dibahas dengan berpedoman kepada penelitian hukum doktrinal dan ditulis melalui penelusuran literatur hukum dengan kesimpulan berpikir yang kritis dan rasional dari pola deduktif. Dalam hukum Islam tidak selamanya qishash harus dilaksanakan dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan, ada kalanya hukuman tersebut diganti dengan diyat. Pergantian qishâsh ke diyat menunjukkan hukum Islam benar-benar memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban, pergantian jenis hukuman tersebut dapat terjadi apabila korban memberikan maaf kepada pelaku, hal ini menunjukkan hukum Islam jauh sebelumnya telah menerapkan restorative justice. Kata kunci: keadilan; korban; pelaku. ABSTRACT Islamic law teaches justice in many ways, the treatment of justice must be done fairly, including the perpetrators and victims. Perpetrators in cases of intentional murder and cases of assault have been given the type of punishment in the form of qishash, diyat and other additional punishments. The punishment is the right of the victim in order to honor and respect the human rights of the victim. This article discusses the protection of victims in cases of intentional homicide and maltreatment under Islamic law and its relation to restorative justice. Moving on from this, this article is discussed based on doctrinal legal research and is written through a search of the legal literature with the conclusion of critical and rational thinking from deductive patterns. In Islamic law, qishash does not always have to be carried out in cases of intentional murder and persecution, there are times when the punishment is replaced with diyat. The substitution of gishash to diyat shows that Islamic law really provides maximum protection to the victim, the change in the type of punishment can occur if the victim apologizes to the perpetrator, this shows that Islamic law has implemented restorative justice long before. Keywords: justice; performers; victims.

show abstract

Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam

Cited by 8 publications

References 0 publications

Questioning the Position of Corruption Offenses in the Rkuhp

Questioning the Position of Corruption Offenses in the Rkuhp

Peranan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan

Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice

Contact Info

Product

Resources

About