Privacy-invading mechanisms in e-commerce - a case study on German tourism websites

Peran Notaris dalam Perlindungan Konsumen Perdagangan Elektronik di Indonesia

“…Akan tetapi potensi tersebut tidak diimbangi dengan adanya peningkatan perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Permasalahan-permasalahan tersebut yang dapat diidentifikasi yaitu (1) keterbatasan konsumen untuk mengenali secara langsung barangayangaakan dibeli; (2) ketidakjelasanainformasi produk yangaditawarkan; (3) ketidakjelasan statusasubjekahukum, dari pelakuausaha; (4) ketiadaan jaminanakeamanan transaksi dan privasiaserta penjelasanaterhadap risiko yangaberkaitan dengan sistemayang digunakan; (5) proporsi risiko yang tidak imbang antara pelaku usaha dan konsumen; serta (6) transaksi antarnegara menimbulkan benturan regulasi 17 .…”

“…Notaris juga harus melakukan pemeriksaan terhadap unsuradibuat oleh (door) aatau dihadapana (tenoverstaan) atransaksi elektronik. Sah atau tidaknya sertifikasi perjanjian diatur dalam UU ITE yang mencakup 6 (enam) aspek, yaitu (1) akta yang dibuat (door); (2) akta yang dibuat dihadapan (tenoverstaan); (3) pejabat umumayang berwenang; (4) yuridiksi; (5) asasasas transaksi elektronik; dan (6) Setelahapara pihak mendapatasertifikat elektronikatersebut, asesuai Pasala41aAyat 1 PP Nomora82 Tahuna2012 pihak berkepentingan wajib menggunakan sertifikat elektronik dalam lingkup publik yang menggunakan sistem elektronik. Bagi penyelenggaraan transaksi elektronik dalamalingkup privat tidakadiwajibkan melakukan sertifikasiaterhadap sertifikataelektronik hasil transaksiayang dilakukanasecara elektronikaini.…”

“…Undang-Undang ITE mengatur agar tanda tangan elektronik dapat memenuhi fungsi autentikasi serta memilikiakekuatanahukum dan akibatahukum yang sahamaka harus memenuhi 6 syarat. Keenamasyarat tersebut yaitu (1) dataapembuatan tandaatangan elektronik terkaitahanya kepadaapenandaatangan; (2) dataapembuatanatanda tangan elektronikapada saataproses penandatangananaelektronik hanyaaberada dalam kuasaapenanda tangan; (3) segalaaperubahan terhadapatanda tangan elektronikayang terjadi setelahawaktu penandatangananadapatadiketahui; (4) segalaaperubahan terhadapainformasi elektronikayang terkait denganatanda tanganaelektronik tersebut setelahawaktu penandatangananadapat diketahui; (5) terdapatacara tertentuayang dipakai untukamengidentifikasi siapa penandatangannya; dan (6) terdapat cara tertentuauntuk menunjukkanabahwa penanda tanganatelah memberikanapersetujuan terhadapainformasi elektronikayangaterkait 37 .…”

“…Dalam perannyaatersebut, notarisamelakukanaserangkaian tugas-tugasatertentu. Tugas-tugasatersebut yaitua (1) mengautentikasiapihak yangamelakukan transaksi elektronik; (2) mengautentikasi pihak yang menandatangani dokumen elektronik; (3) memverifikasi dokumenaelektronikayang ditandatangani para pihak; (4) melakukan pengamanan terhadapapenyimpananainformasi berupa tandaatangan danadokumen yang ditandatangani; (5) membantuaCAadalam penerbitanasertifikat elektronik, khususnyaadalam mengidentifikasiapara pihak yangamemohonapenerbitanasertifikataelektronik; dana (6) terakhiramenjadi perantara transaksi elektronik, ayaitu mengirimkanadokumen elektronikadan tanda tangannyaake pihak penerima 38 .…”

“…Belum optimalnya pelindungan konsumen pada aktivitas perdagangan elektronik dan kurang efektifnya peran notaris dalam memberikan pelayanan hukum untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen pada kepercayaan konsumen terhadap perdagangan elektronik dan profesi notaris. Permasalahan-permasalahan hukum yang merugikan konsumen terdiri atas (1) keterbatasan konsumen untuk mengenali secara langsungabarang yangaakan dibeli; (2) ketidakjelasan informasiaproduk yang ditawarkan; (3) ketidakjelasan status subjekahukum, dari pelakuausaha; (4) ketiadaanajaminanakeamanan transaksiadan privasi serta penjelasan terhadap risiko yang berkaitan dengan sistemayangadigunakan; (5) proporsi risiko yang tidak imbang antara pelaku usaha dan konsumen; (6) transaksi antarnegara menimbulkan benturan regulasi; serta (7) rendahnya pengetahuan hukum dan tingkat literasi konsumen. Menganalisis permasalahan-permasalahan hukum tersebut dengan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia, peneliti merumuskan 4 (empat) perna notaris dalam perdagangan berbasis elektronik.…”