2021
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.361
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kenongomulyo

Abstract: Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemerintah yaitu program percepatan hak milik tanah yang berguna bagi masyarakat atas hak kepemilikan tanah. Penulis memakai penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan meneliti gejala di lapangan untuk dianalisi menggunakan analisa hukum. Hasil dari penelitian meliputi pelaksanaan program pemerintah yang terdiri dari 7 tahapan yaitu tahap penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman dan penetapan hak, pem… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1

Citation Types

0
1
0
3

Year Published

2021
2021
2022
2022

Publication Types

Select...
4

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 4 publications
(4 citation statements)
references
References 8 publications
0
1
0
3
Order By: Relevance
“…Thus, in the attitude of officials and communities affected by the media. Similarly, the accumulative news presented by the media in connection with the destruction of the environment, can be an indicator of a constructive change in the field of legal formulation policy and the dismissal of mining or environmental damage (Febriansyah, Saidah, & Anwar, 2021).…”
Section: A Pendahuluanmentioning
confidence: 99%
“…Thus, in the attitude of officials and communities affected by the media. Similarly, the accumulative news presented by the media in connection with the destruction of the environment, can be an indicator of a constructive change in the field of legal formulation policy and the dismissal of mining or environmental damage (Febriansyah, Saidah, & Anwar, 2021).…”
Section: A Pendahuluanmentioning
confidence: 99%
“…Politik hukum pertanahan sebagai pilihan tujuan dan prinsip hukum yang dipergunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan politik pertanahan nasional yaitu kemakmuran rakyat (Febriansyah, Saidah, & Anwar, 2021). Keberadaan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai salah satu produk hukum bangsa Indonesia merdeka bertekad mewujudkan penjelmaan Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945.…”
Section: Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatn Mafia Tanahunclassified
“…PPAT terhadap proses pembuatan dan/atau pelaksanaan pembuatan akta otentik dalam hal ini tidak hanya megacu kepada kebearan formiil yang disampaikan oleh para pihak saja, hal ini dikareakan dapat merugikan pihak penjual. Dalam hal ini pembuatan akta jual beli harus dilakukan sesuai dengan Pasal 37 PP 24/1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah (Febriansyah et al, 2021). Para pihak harus menyerahkan dokumentasi berikut dari penjual dan pembeli: 1.…”
Section: Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Pi...unclassified