Prosedur Pencairan dan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Abstract

The purpose of this study was to determine the procedure for disbursing village fund allocations and how to receive village fund allocation (ADD) in the 2018 fiscal year at Nagari Tabek Panjang, Baso District. This research is located in Nagari Tabek Panjang, Baso District, Agam Regency, West Sumatra Province. The type of data used is qualitative data. Data collection was carried out by means of interviews and documentation by determining the parties who became the resource persons. The results showed that the Village Fund Allocation (ADD) disbursement procedure was carried out in stages namely stages I, II, III. For disbursement in the first phase after the Nagari Regulation on ABPNag 2018 was approved by the Agam Regency Nagari Community Empowerment Agency (DPMN) verification team, and for the second stage disbursement must report accountability to the Agam Regency DPMN. In the ADD Acceptance Process, the Nagari RPJM was compiled, the Nagari RKP Compilation and Determination, and the Nagari Expenditure Budget (APBNAg) Long Term Budgeting Budget Compilation 2018

Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

“…Dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk merupakan tanda dari pembangunan ekonomi sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut (Nasfi, Lutfi & Prawira, 2020). Salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan Pendapatan Asli Daerah (Sabri et al, 2019). Menurut (Sabri et al, 2019) sebagai sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus ditingkatkan supaya dapat menanggung sebagian beban belanja yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.…”

“…Salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan Pendapatan Asli Daerah (Sabri et al, 2019). Menurut (Sabri et al, 2019) sebagai sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus ditingkatkan supaya dapat menanggung sebagian beban belanja yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pasal 6 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Sabri et al, 2019).…”

“…Menurut (Sabri et al, 2019) sebagai sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus ditingkatkan supaya dapat menanggung sebagian beban belanja yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pasal 6 Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Sabri et al, 2019). Menurut penelitian terdahulu (Wandira, 2013), menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel PAD terhadap belanja modal.…”