Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut.

PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PERKARA PENIPUAN PROYEK PEMBANGUNAN AMENITAS KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN.Tjk).

“…(Hasaziduhu Moho, 2019) Pengertian penegakan Hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. (Sukadi, 2011)Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Dalam menegakan hukum tentunya harus terdapat pihak yang dapat melakukannya seperti kepolisian, Jaksa, serta hakim yang mengadili para pelaku tindak pidana (Amrani & Ali, 2015).…”

Pemanfaatan Limbah Cair Tahu menjadi Pupuk Organik Cair sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

“…Kelompok Produsen Tahu "Sari Delai" Desa Kalisari kesulitan mengoperasikannya dikarenakan unit pengolahan limbah cair tahu menjadi biogas menggunakan teknologi tingkat tinggi yang sulit dipahami sehingga selama ini limbah cair dari hasil produksi tahu hanya disalurkan melalui pipa-pipa pembuangan menuju bak penampungan untuk diendapkan dan kemudian dibuang/dialirkan ke sungai. Saat ini, akibat dari tindakan masyarakat tersebut berimplikasi terhadap munculnya berbagai bencana yang melanda Indonesia diantaranya polusi sungai, tanah, udara dan lain-lain (Alhakim & Linm, 2021).…”

Purpose of Implementing Progressive Law against Criminal Offenders in Order to Provide Legal Certainty and Legal Benefits

“…According to Satjipto Rahardjo, since modern law was used, the court has no longer been a place for seeking justice but has become an institution focusing on rules and procedures. Law is then understood solely as a state product through statutory regulations (Elviandri, 2019;Sukadi, 2011) Therefore, for Satjipto Rahardjo, the law is not a final scheme (finite scheme) but continues to move and change, following the dynamics of human life. The law must continue to be dissected and explored through progressive efforts to reach the light of truth in achieving justice (Rahardjo, 2010;Sinaga, 2022).…”