Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh

Abstract

The signing of the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) in 2005 marked the end of the Indonesian government's decades-long conflict with the Free Aceh Movement. One of the deals in the Helsinki MoU is to provide farming land to former combatants, amnestied political prisoners, and conflict victims as a form of reintegration and livelihood restoration. However, this activity did not run effectively for a dozen years after the peace deal due to the absence of regulations and authorities in its implementation. Based on this background, this paper examines the role of Agrarian Reform on the policy of agricultural land provision to the people related to the Aceh conflict. This research used a qualitative approach, and relied on observational data and literature review. Agrarian Reform can be an alternative strategy for post-conflict peacebuilding. The concept of asset reform and access reform offered in the Agrarian Reform can be adopted to realize the allocation of agricultural land by the mandate of the Helsinki MoU. The main problems found so far are that there is no regulation regarding the granting of land rights in the law, authority, and several obstacles in its implementation. This paper also provides a crucial lesson that proper agrarian policy contributes to the prevention of recurring conflicts that have the potential to cause national disintegration. Keywords: Agrarian Reform, Free Aceh Movement, Helsinki MoU, Land Redistribution, Peacebuilding Intisari : Penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005 menandai berakhirnya konflik pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka selama beberapa dekade. Salah satu kesepakatan di dalam MoU Helsinki adalah menyediakan tanah pertanian kepada mantan kombatan, tahanan politik yang memperoleh amnesti, dan korban konflik sebagai bentuk reintegrasi dan pemulihan penghidupan. Namun, kegiatan ini tidak berjalan secara efektif selama belasan tahun setelah perjanjian damai karena belum adanya regulasi dan kewenangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji peran Reforma Agraria terhadap kebijakan penyediaan tanah pertanian untuk masyarakat yang berkaitan dengan konflik Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta mengandalkan data observasi dan tinjauan literatur. Reforma Agraria dapat menjadi strategi alternatif pembangunan perdamaian pasca-konflik. Konsep penataan aset dan penataan akses yang ditawarkan di dalam Reforma Agraria dapat diadopsi untuk merealisasikan alokasi tanah pertanian sesuai amanah MoU Helsinki. Permasalahan-permasalahan utama yang ditemukan selama ini adalah belum adanya pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah tersebut di dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya. Tulisan ini juga memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan agraria yang tepat dapat berkontribusi terhadap pencegahan konflik berulang yang dapat berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Kata Kunci: Gerakan Aceh Merdeka, MoU Helsinki, Pembangunan Perdamaian, Redistribusi Tanah, Reforma Agraria

Transformative Pathways of Agrarian Reform: Comparative Bibliometric Insights of Southeast Asia and Indonesia Cases

“…An example in Aceh illustrates that the local government has offered assistance such as seeds, fertilizer, planting expenses, and business guidance within the agrarian reform program. Nevertheless, program recipients still encounter challenges related to road access, production equipment, and marketing (Tarfi & Amri, 2021). Similar to the findings of Gafuraningtyas et al (2024) in Foramadiahi Village, North Maluku, subjects of agrarian reform persist in employing traditional agricultural methods, resulting in minimal income growth, due to the absence of assistance in their agricultural endeavors.…”

Digital Earth Surface Model for The Estimation of Solar Panel Electric Power Towards Renewable Energy

“…The method was to use the mixed method in which the quantitative method to calculate and estimate total electric energy for each building roofs from spatial analysis by using aerial photos with a spatial approach (Muryono & Utami, 2020), whereas the qualitative method was used when data collection and analysis were done (Tarfi & Amri, 2021) then reviewing the function of installing solar panels become the renewable energy as a solution of electricity problem by using literature review. There are two types of data collection, namely primary and secondary data collection.…”

Pemodelan prediksi dan kesesuaian perubahan penggunaan lahan menggunakan Cellular Automata-Artificial Neural Network (CA-ANN)

“…Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif melalui pengumpulan dan analisis data (Tarfi & Amri, 2021) dengan pendekatan spasial (Muryono & Utami, 2020). Data yang digunakan berupa data primer dari dua periode waktu yang berbeda (Nuraeni et al, 2017) yakni berupa data spasial penggunaan lahan Kabupaten Sleman tahun 2015 dan 2017.…”