Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif

Abstract

(KDRT) yang diproses melalui jalur hukum tidak menampakkan kondisi yang sesungguhnya, baik dari segi kualitas mauun dari segi kuantitas KDRT itu sendiri. Fenomena yang terjadi bagaikan gunung es, artinya kasus yang terjadi lebih banyak dari kasus yang diadukan atau diproses ke polisi. Hal ini dapat diidentifikasi oleh beberapa penyebab, diantaranya yang menonjol adanya pemikiran bahwa kasus KDRT adalah masalah privat dan tidak layak atau tabu apabila diselesaikan dalam wilayah publik. Selama ini penyelesaian melalui jalur yuridis seringkali tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban karena hasil putusan pengadilan dianggap tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Pertimbanganhakim yang dianut oleh hakim yang menganut sistem hukum common law akan berbeda dengan hakim yang menganut system civil law. Pertimbangan hukum pada sistem common law menitikberatkan pada hakim sebagai pembuat putusan, sedangkan hakim di sistem hukum civil law mempertimbangkan dan menekankan pada alasan-alasan yuridis sebagaimana yang tercantum dalam UU yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), disamping alasan-alasan non yuridis sebagai dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan. Pada tataran ini hukum atau undang-undang sebatas pada teks belum menyentuh pada konteksnya, fungsi hukum masih dalam tataran law in books dan bukan pada law in action behind mankind. Inilah kemudian yang menjadi pertimbangan untuk mendesak dilakukannya rekonstruksi model putusan hakim perkara KDRT melalui pendekatan hukum progresif yang mengedepankan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan penguasa.

Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penangangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang

“…Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo tersebut, Lucky Endrawati, dkk mengatakan, sebagai suatu proses, pembuatan putusan tidak pernah terlepas dari individu pembuat itu sendiri. Melihat aktivitas individu seorang hakim tentunya tidak dapat dilihat secara parsial sebagai sosok seorang hakim dalam memproses dan memutus suatu perkara (Endrawati, Aprilianda, & Farikha, 2015).…”