2022
DOI: 10.31219/osf.io/4q6uj
|View full text |Cite
Preprint
|
Sign up to set email alerts
|

Reorientasi asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat pada norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi

Abstract: Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal seyogianya memperhatikan nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem berpemerintahan Indonesia, dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum mengenai keadilan-keserasian norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena secara normatif, kewenangan dimaksud semestinya berada pada Pemerintah Daerah.Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum mengenai h… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals

citations
Cited by 0 publications
references
References 5 publications
0
0
0
Order By: Relevance

No citations

Set email alert for when this publication receives citations?