Representasi Pejabat Pemerintah terhadap Kebijakan Lockdown Pada Tayangan ILC TV One

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana representasi pejabat pemerintah tentang pro dan kontra lockdown oleh pihak yang pro dengan kebijakan pejabat pemerintah; dan bagaimana representasi pejabat pemerintah tentang prokontra lockdown oleh pihak yang kontra dengan kebijakan pejabat pemerintah dalam menyampaikan ideologinya dalam tuturan di talk show ILC TV ONE dengan tema Corona: Pro dan Kontra Lockdown. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang meliputi teks, discourse practice, dan sociocultural practice. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan kualitatif prespektif AWK Norman Fairclough. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bahwa tidak satu suara apakah pro atau kontra lockdown. Karena banyak pertimbangan dan bayangan-bayangan jika lockdown dilakukan apa dampaknya dan jika tidak dilakukan apapula dampaknya. Ada 3 temuan representasi dari tuturan pejabat pemerintah atas kebijakan lockdown, yaitu (1) Pejabat pemerintah dalam tuturannya tidak mempunyai kendali yang kuat untuk membuat keputusan, pejabat pemerintah daerah masih bermain aman dan menjaga kehormatan kepada pemerintah diatasnya. (2) Pejabat pemerintah pusat yaitu diwakili oleh jubir Presiden hanya bisa memberikan penjelasan pendidikan mengenai apa itu sosial distancing dan apa itu lockdown serta kebijakan yang dilakukan; dan (3) Pejabat pemerintah wakil rakyat dan pakar mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah belum maksimal dan tidak tegas. Kata-kata kunci: representasi, pejabat pemerintah, kebijakan lockdown, analisis wacana

The Representation of the Indonesian Government in Media: A Critical Discourse Analysis of the Rempang Island Conflict

“…However, as far as literature searches are concerned, studies regarding the representation of the Indonesian Government in the last ten years are still rarely conducted, one of which has been researched conducted by Novelly, et al (2021). It seems to be because studies generally focus on government policy.…”