Representasi Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Indonesia

Abstract

Representation of the women who hold national and local parliamentary positions are not equal since the independence of Indonesia. Even since the policy of the quota system in parliamentary law was put into effect to make sure that imbalances between genders can be reduced, the number of men holding this positions are still exceeds the number of women. The reason for this has not always been on the internal factor of women, but also on institutional and process of politics that excentuate stereotypical characteristics of politicans to be masculine and patriarchy. As long as the quota system is not strictly sanctioned, but only written as part of the election law, the amount of women in parliamentary will not increase in a meaningful way. Even though the complication regarding the quota system requires amendment agenda of political law, these small number of parliament women need to work together to lay the grounds for a pro-women's act and pro-people in general. Thus, it will spark the marker needed by the population to support the important of women in parliament.

Women's leadership communication patterns in the political areas in Lampung province Indonesia

“…Gender roles are responsibilities played by men or women based on the culture that applies in society and social life (Rajab, 2018). Gender roles can therefore be understood as the result of social life that applies in society to certain groups and ultimately becomes the culture that applies in that society.…”

Strategi Peningkatan Pendapatan Keluarga Nelayan Melalui Peran Perempuan: Studi Kasus pada Komunitas Nelayan Demak, Jawa Tengah

“…Terlepas dari angka ini, sebagian besar dari mereka merupakan kontributor yang tidak terlihat, terpinggirkan (Béné et al, 2016). Di Indonesia, perempuan aktif dalam menjalankan peran ekonomi atau produktif mulai dari kegiatan praproduksi (persiapan melaut), produksi (penangkapan), sampai pascaproduksi (Indrawasih, 2015). Perempuan aktif terlibat dalam aktivitas perikanan yang beragam, seperti sebagai nelayan, pedagang ikan, pengolah produk perikanan, dan peran dalam berbagai usaha lainnya yang terkait di sektor usaha kenelayanan (Harper et al, 2013).…”

Representasi Politik Dalam Fenomena Konflik Goa Pindul Di Kabupaten Gunung Kidul

“…Pertama, menyoal tentang regulasi dan persentase keterwakilan (kuota) perempuan dalam politik elektoral (Hendarti, 2013) (Wijaksana, 2004). (Rajab, 2018) (Subiantoro, 2013). Ketiga, secara historikal representasi perempuan dalam politik di indonesia mengalami pendisiplinan melalui budaya pratriarki, teologi dan hegemoni .…”