Selebgram Dikenakan Pajak?

Abstract

-Indonesian State Revenues need to increase from year to year. Efforts in increasing the Indonesian State Revenues can be made by boosting tax revenues. A new and current phenomenon occurs in the world of taxation because of the emergence of a special expertise in promoting an item or service through Instagram social media, known as Selebgram (Celebrity Instagram). Selebgram receives monetary rewards for its services in promoting an item or service, and users of this Selebgram service are generally Online Shop owners who want their products to be known then their sales are expected to increase after being promoted by the Selebgram. The money received by this program if accumulated within one month, for example, can fulfill the category as income. With this fact, but Indonesia has not been able to accommodate the basis for the imposition of the Selebgram income tax, the procedure for reporting income, how income categories can be taxed, and other confusing matters and have not found a solution. The Directorate General of Tax for the time being only relies on a system they call the Social Network Analytic System but is still opaque in its implementation and supervision. This clearly shows the absence of legal norms, the absence of legal certainty in regulating the procedures for collecting income tax for Selebgram. The writing of this scientific article uses the method of normative legal research with the method of law approach, historical approach and comparative approach. The problem in this scientific article has the objective to find out how to arrange income tax collection for celebrities.Pendapatan Negara Indonesia dari tahun ke tahun perlu mengalami peningkatan. Upaya dalam melakukan peningkatan Pendapatan Negara Indonesia dapat dilakukan dengan mendongkrak penerimaan pajak. Sebuah fenomena baru dan kekinian terjadi dalam dunia perpajakan karena munculnya suatu keahlian khusus dalam mempromosikan suatu barang atau jasa melalui media sosial Instagram yang dikenal dengan sebutan Selebgram (Selebriti Instagram). Selebgram menerima imbalan berupa uang atas jasanya dalam mempromosikan suatu barang atau jasa, dan pengguna dari jasa Selebgram ini umumnya adalah pemilik Toko Online (Online Shop) yang ingin produknya dikenal kemudian penjualannya diharapkan mengalami peningkatan setelah dipromosikan oleh Selebgram tersebut. Uang yang diterima oleh Selebgram ini apabila diakumulasikan dalam jangka waktu satu bulan misalnya, dapat memenuhi kategori sebagai penghasilan. Dengan fakta demikian, tetapi Indonesia belum mampu mengakomodir tentang dasar pengenaan pajak penghasilan Selebgram, tata cara melaporkan penghasilannya, kategori penghasilan yang bagaimana dapat dikenakan pajak, dan hal-hal membingungkan lainnya dan belum mendapatkan solusi. Direktorat Jendral Pajak untuk sementara waktu hanya mengandalkan suatu sistem yang mereka sebut dengan Social Network Analitics System tetapi masih buram pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini jelas menunjukkan adanya kekosongan norma hukum, tidak adanya kepastian hukum dalam mengatur tata cara pemungutan pajak penghasilan bagi Selebgram. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Permasalahan dalam artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemungutan pajak penghasilan bagi Selebgram.

TINJAUAN INSENTIF PPh BAGI SDM DI BIDANG KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI VIRUS COVID-19

“…Teknik pembahasan yang diterapkan pada pembahasan studi ini merupakan teknik pembahasan hukum normatif. Menurut Diantha (2016) dalam Novitasari (2020), teknik pembahasan hukum normatif berguna dalam memberikan penjelasan secara hukum apabila ditemukan tidak adanya, kerancuan, serta perselisihan aturan, yang berfungsi sebagai pertahanan argumen serta dasar ilmu hukum yang diterapkan menjadi landasan keilmuan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan serta dampaknya terhadap penghitungan PPh yang tetap wajib dibayarkan dari pihak tenaga kesehatan Ketika berakhirnya periode Tahun Pajak 2020.…”

Legal Protection for Customer of Bankrupt Rural Bank (Bpr) in Indonesia

“…Curator is a hall of property or individuals appointed by the Court to manage and settle the property of insolvent debtors under the supervision of a Supervisory Judge. 11 The bankruptcy law originally arose with the aim of protecting creditors by providing legal certainty in completing unresolved receivable debt transactions and is now a trend that is in great demand in the process of resolving debt disputes because many consider the process faster so that the creditor's rights are more assured.…”

Cartel Agreement in Business Competition Law Perspective

“…The market structure as outlined earlier is not what economic theorists mean when they are talking about perfectly competitive markets. 17 In a perfectly competitive market, theoretically the seller cannot determine the price or it is called a price taker, where the seller will sell his goods according to the price prevailing in the market.…”