Selebritis Menjadi Politisi: Studi tentang Bagaimana Selebritis Menang atau Kalah dalam Pemilu Legislatif

Abstract

Artikel ini menyorot model pemasaran politik dengan memanfaatkan kandidat caleg selebritis pada Pemilu 2019. Untuk itu studi ini berupaya menjawab fenomena maraknya pencalonan selebritis sebagai caleg DPR RI, yang dikaitkan dengan sistem pemilu yang berorientasi pada figur. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, khususnya dengan melacak bagaimana performa politisi selebritis selama kampanye. Adapun data yang dipakai adalah data survey Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan (Lapora) di Dapil Jawa Timur I, V, dan VIII. Hasil riset menyimpulkan bahwa seiring munculnya metode penghitungan suara saint lague, tingkat keterpilihan politisi selebritis semakin lemah dalam kontestasi antar calon legislatif dan antar partai. Mesin partai dan popularitas partai justru menjadi supporting system yang menentukan keterpilihan seorang calon anggota legislatif. Selebritis yang akhirnya terpilih, tidak terlepas dari keberhasilan mereka dalam mengkonsolidasikan tim pemenangan partai, merancang program-program pemasaran politik yang langsung menyasar pemilih, dan pencitraan politik yang menggunakan episentrum masyarakat sebagai komunikasi parasosial.

Pengaruh Dukungan Selebriti dalam Komunikasi Politik Terhadap Sikap Pemilih pada Pemilihan Presiden 2024

“…Mesin partai dan popularitas partai adalah alat untuk mengejawantahkan visi, misi dan gagasan dari politisi ketika selebriti tersebut tidak mampu menyampaikannya melalui personalitasnya. Jika tidak ada mesin partai yang kokoh, maka dibutuhkan seorang politisi aktif yang mampu untuk mengejawantahkan visi misi dan gagasan tersebut sebagai endorser dari selebritis, dimana relasi ini berkebalikan dengan politisi yang memanfaatkan selebritis sebagai endorser melalui populeritas (Subandi & Ubaid, 2020).…”

Keterlibatan Selebriti Pasca Parliamentary Threshold dalam Kontestasi Politik Elektoral di Indonesia

“…Hal ini kemudian ditunjukkan dengan banyaknya kajian tentang keterlibatan selebiriti dalam panggung politik dengan fokus yang berbeda-beda. Mereka dianggap hanya sebatas etalase dan panjangan partai politik (Jati, 2014), mereka juga sering dianggap hanya endorsement partai politik (Martana & Andriana, 2018;Rifai, 2016), dan bahkan mereka dianggap hanya sebatas komoditas partai politik (Mustika & Arifianto, 2018;Choiriyati & Wiendijarti, 2020) dan kosmetika partai politik (Putri, 2017) dalam rangka untuk memoles citra baik dalam meningkatkan elektabilitas sebuah partai politik (Subandi & Ubaid, 2020). Dari banyaknya anggapan selebriti tersebut, tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan politik Indonesia yang terjadi pasca Orde Baru, yang disebabkan tiga hal penting.…”

“…Namun, kajian dan riset tentang keterlibatan selebriti dengan perubahan Parliamentary Threshold (PT), sejauh yang penulis ketahui, masih belum diteliti. Meskipun terdapat penelitian dari Khamimiya dkk, (2023) dan Subandi & Ubaid (2020), yang mengkaitkan keterlibatan selebriti dengan PT. Namun, belum membahas secara komprehensif tentang kaitan antara calon legislatif selebriti dengan PT.…”

Political Motives of Islamic Parties in Nominating Celebrities as Legislative Candidates for the 2024 Elections

“…Artists becoming legislative candidates is not a new phenomenon in the dynamics of Indonesian elections. This phenomenon has started to appear since the 2004 elections (38 people), 2009 (61 people), 2014 (77 people), and 2019 (91 people) (Subandi & Ubaid, 2020). Meanwhile, in 2024 there will be 62 legislative candidates from among artists, with details from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) as many as 14 people, Gerindra Party 6 people, National Awakening Party 6 people, Nasdem Party 8 people, Prosperous Justice Party 1 person, Democratic Party 5 people, National Mandate Party (PAN) 17 people, Perindo Party 8 people and Indonesian Solidarity Party (PSI) 4 people (Dirgantara, 2023).…”