Sinergi Kepemimpinan dalam Masa Pandemik: Menghadapi Krisis Manajemen dalam Kebijakan Mengatasi Pandemik Covid-19

Abstract

Pandemik Covid-19 mengakibatkan terjadinya krisis pengelolaan dalam kebijakan penanganan pandemik. Pengalaman Indonesia pada awal mewabahnya Covid-19 menunjukkan beban terberat adalah politisasi pandemik diantara aktor-aktor kunci dalam pemerintahan, di tengah terbatasnya sistem pelayanan kesehatan dan pengabaian penanganan pandemik di awal kemunculan kasus pertama di Indonesia. Tujuan penelitian ini sebagai bahan analisis dan pengetahuan tentang aspek kepemimpinan dalam penanganan awal pandemik. Analisa ini untuk menambah dan memperkaya wacana publik pada penanganan pandemik Covid-19 yang dilaksanakan oleh berbagai faktor, baik pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Analisa artikel ini bersifat sebagai kajian awal yang pandangan dalam menjajikannya bersifat reflektif. Oleh karena itu, analisis yang disajikan akan memberikan pemahaman dasar tentang dinamika penanganan pandemik di Indonesia. Menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan perspektif teori kepemimpinan politik dalam penerapan konsep fungsi eksekutif politik mengurangi penyebaran virus Covid-19, tulisan ini menyoroti bagaimana pandemik ini muncul ketika era kemajuan teknologi informasi dan berkembangnya kepemimpinan populisme. Perkembangan informasi saat ini mengharuskan keahlian komunikasi pemerintah lebih eksplisif terhadap masyarakat. Kurangnya suatu sistem yang lemah bentuk komunikasi pemerintah kepada publik yang nantinya berujung sampai meluasnya infodemik yang bahaya sama dari pandemik ini, keadaan yang seperti akan dapat mengurangi rasa percaya rakyat terhadap pemimpinnya. Kondisi krisis pandemik ini diperlukan keterlibatan masyarakat yang bersinergi dengan semua unsur pemerintah baik secara horizontal atau vertikal akan membuat syarat utama efektivitas dalam penanganannya, akan tetapi kebijakan ini tidak mudah di dalam sistem pemerintahan dan politik yang sifatnya desentralisasi dan plural. Serta secara politik keadaannya terfragmentasi, sinergi ini akan mengalami tantangan yang harus diatasi. Situasi ini menyebabkan perlunya kebijakan yang rasional dan jangka panjang dalam merespon pandemik agar tidak tergantikan dengan tindakan politik melalui kebijakan ini yang berkaitan kepopuleran dalam jangka sedang untuk kepentingan memperkuat kekuasaan. Sehingga pandemik ini sebagai sarana memenuhi komuditas pemimpin secara pribadi ataupun komunitas yang mengorbankan pencegahan kondisi krisis kemanusiaan.

Melihat Kebijakan Penanganan Covid-19 yang Populer di Kalangan Masyarakat Aceh

“…Sebenarnya, untuk tercapainya sebuah kebijakan yang efektif harus dilakukan dengan cara kerja sama antara pemerintah dan masyarakat (Setiadi, 2021). Di saat pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik dalam penanganan COVID-19, maka di sisi lainnya masyarakat juga harus mengupayakan untuk mendukung kerja pemerintah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.…”

Analisis Kepemimpinan Kristen Berdasarkan Markus 10:43-45 dan Implementasinya Dalam Pertumbuhan Rohani Jemaat Di Masa Pandemi

“…Guntoro juga berpendapat bahwa sebagai pemimpin juga berusaha bertranformasi sehingga dapat menghadapi keadaan dengan berbagai kesulitan bukan menghindarinya namun menemukan jawaban (Guntoro, 2020). Senada dengan Setiadi dalam kajiannya bahwa pemimpin juga harus bersinergi dengan orang-orang yang dpimpin dalam menghadapi masa pandemic (Setiadi, 2021).…”

Implications of Regional Regulations Cancellation Based on Law Number 23 of 2014 about Local Government and Law Number 5 Of 2004 about The Supreme Court

“…In realizing the desired welfare achievement, the Regional Government is expected to be able to form Regional Regulations in accordance with the local wisdom, customs and habits of their respective communities while aligning these regulations with national interests. Thus, strong synergy can be formed between Regional Regulations and national goals without putting aside the characteristics of the people in the regions (4)(5)(6). In carrying out its regional autonomy system, Indonesia divides governmental affairs into three groups, namely absolute, concurrent and general groups.…”