Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Informasi pada Sistem Informasi Keuangan Daerah

Abstract

Penyelanggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dilaksanakan sebagai amanat otonomi daerah dan desentralisasai fiskal di Indonesia. Informasi Kueangan Daerah (IKD) sebagai salah satu output SIKD merupakan informasi strategis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan terkait perumusan kebijakan fiskal dan pengendalian fiskal nasional. Sebagai sebuah sistem informasi yang mulai bertransformasi berbasis e-government, SIKD perlu didorong untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Penelitian ini berusaha menggali seberapa efektif penerapan pengendalian internal pada SIKD yang dikelola Pemerintah Pusat dan bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIKD. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penyajian data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum aspek pelaksanaan SPI pada penyelenggaraan SIKD sudah efektif, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan pada elemen kegiatan pengendalian khususnya pada pengendalian aplikasi. Adapun terkait dengan telaah kualitas informasi, berdasarkan data sampel penelitian, kualitas informasi SIKD belum memenuhi karakteristik kualitatif informasi secara keseluruhan.

A Review of Internal Control and Accountability of Regional Financial Management Literature

“…The presence of obstacles in the implementation of efficient internal control in regional financial management is a significant matter that demands careful consideration. An impediment that could potentially occur is a deficiency in comprehension and recognition of the significance of internal control (Yogasworo & Suprayitno, 2020). Occasionally, stakeholders in local government may lack a complete comprehension of the advantages of internal control in guaranteeing transparent and accountable financial management.…”

“…In order to surmount these challenges, it is crucial to implement human resource training and development as a vital measure to guarantee that staff possesses the requisite competencies to execute internal control responsibilities effectively. In addition, the absence of backing from regional authorities can pose a significant hindrance to the implementation of internal control (Yogasworo & Suprayitno, 2019). Insufficient backing from management can impede the successful implementation of robust internal control measures.…”

“…These errors may lead to discrepancies in financial reports, consequently compromising accountability. The inadequate execution of Standard Operating Procedures (SOPs) can hinder the establishment of efficient internal control (Yogasworo & Suprayitno, 2020). Inadequate or ambiguous Standard Operating Procedures can lead to confusion and mistakes in the control process.…”

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual

“…Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer dana dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Yogasworo & Suprayitno, 2020).…”