State Exclusivity of Fisheries Resources on Exclusive Economic Zone in Efforts to Support the Fisheries Availability as a Means of Increasing Food Security for the State

Jaya, Belardo Prasetya Mega; Sitamala, Afandi; Danial,

doi:10.2991/absr.k.210304.039

Cited by 2 publications

(1 citation statement)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Berbeda dengan laut territorial yang merupakan kedaulatan, di wilayah ZEEI, Indonesia hanya sebatas memiliki hak berdaulat/hak eksklusif untuk mengelola, mengeksploarasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. 24 Sanksi hukum bagi kapal asing yang melakukan IUU -Fishing di ZEEI sudah diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).…”

Section: Unregulated Fishing Refers To Fishing Activitiesunclassified

Pertanggungjawaban Pidana Terdahap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam)

Rofiana,

Mohas,

Mega Jaya

2024

Jtsw

View full text Add to dashboard Cite

Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing) yang dilakukan oleh kapal asing masih sering terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Salah satunya Dalam perkara perikanan yang dilakukan oleh Do Thanh Nhan, telah terbukti tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta diketahui telah menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan dan unsur IUU Fishing dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kapal asing yang melakukan IUU Fishing di ZEEI : Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Ketentuan dan unsur IUU Fishing diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Do Thanh Nhan, WNA dari Vietnam yang melakukan IUU Fishing di ZEEI diberikan Pidana Denda atau disebut uang jaminan yang layak (reasonable bound) sebesar Rp. 200.000.000 tanpa dilengkapi dengan pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia. Ketentuan tersebut juga diatur dalam SEMA Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta di Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016.

show abstract

Section: Unregulated Fishing Refers To Fishing Activitiesunclassified