Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi

Abstract

Abrasion is a natural disaster that results in the owner of the right to land losing the right to control, use or take advantage of the land, because the land is lost in part or in whole due to erosion by water. Article 27 of the Law On Agraria determines that property rights over land are destroyed if the land is destroyed. In this study, the author will analyze the legal status of property of land affected by abrasion with the formulation of the problem What is the legal status of property rights on land affected by abrasion according to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and how to guarantee the protection of affected land rights abrasion. The results of this study are that the status of land rights affected by abrasion is abolished, both in the provisions of the Law On Agraria and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration because it is no longer compatible with physical data or juridical data as a strong evidence. The government has an obligation to provide guarantees and protection of rights to land affected by abrasion and those that have been affected by abrasion in part or in whole. On the basis of the state's right to control Article 2 of the Law On Agraria the state has the right to regulate land use, inventory, and maintenance to prevent and reduce the impact of abrasion on its citizens. The government can also provide compensation as contained in Article Number 24 of 2007 concerning Disaster Management which determines that the Government and regional governments are responsible for the implementation of disaster management.Abrasi merupakan bencana alam yang mengakibatkan pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya akibat pengikisan oleh air. Pasal 27 UUPA menentukan hak milik atas tanah hapus, apabila tanahnya musnah. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa tentang status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi dengan rumusan masalah Bagaimana status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimana jaminan perlindungan hak-hak tanah yang terdampak abrasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa status hak atas tanah yang terkena abrasi adalah hapus, baik dalam ketentuan UUPA maupun PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak sesuai lagi dengan data fisik maupun data yuridis sebagai alat bukti yang kuat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak atas tanah yang terdampak abrasi maupun yang sudah terkena abrasi baik sebagian maupun seluruh tanahnya. Atas dasar hak menguasai oleh negara Pasal 2 UUPA negara berhak mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan,dan pemeliharaan tanah untuk mencegah dan mengurangi dampak abrasi bagi warga negaranya. Pemerintah juga dapat memberikan ganti kerugian sebagaimana yang ada di dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penang-gulangan bencana.

Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo

“…17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah maka tanah tersebut oleh kepala kantor pertanahan harus menetapkan, menegaskan serta melakukan pencatatan hapusnya hak atas tanah karena tanah musnah (Khasanah & Alfons, 2021). Selain itu, dalam aturan pertanahan, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 27, 34 dan 40 menyatakan bahwa tanah musnah yang disebabkan oleh bencana alam ataupun ulah manusia yang menyebabkan bencana, pemiliknya tidak mendapat ganti kerugian (Nur Amrin et al, 2022;Pertanahan et al, 2017;Rahmanda, 2019;Susiati & Setiadji, 2020).…”

The Impact of Tidal Flooding on Decreasing Land Values in the Areas of Tugu District, Semarang City

“…This condition is in the statutory regulations, namely the Basic Agrarian Law (UUPA) Number 5 of 1960 in Article 27, which states that land ownership rights are abolished if the land is destroyed. Further regulation of this condition is also stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration, where the land registration process can be carried out if the condition of the land is in accordance with the physical data and juridical data as strong evidence (Andawari 2017;Susiati & Setiadji 2020). Meanwhile, for land that has permanently transformed into a sea, it is certainly very difficult to measure the boundaries of land parcels and it is difficult as well to determine the area or boundary point between one plot and another.…”