2021
DOI: 10.24034/j25485024.y2021.v5.i4.4869
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak Reklame Dengan Pendekatan Compliance Model

Abstract: This study aims to describe the implementation of compliance strategies in revenue agencies using the compliance model approach to improve advertising tax compliance. The research data were collected by interview, observation and document collection. This research is a descriptive qualitative research with a case study approach. Data analysis was performed using qualitative techniques, consisted of 3 stages, namely data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study provide empirical… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2023
2023
2024
2024

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(1 citation statement)
references
References 8 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Pajak daerah didefinisikan oleh Mardiasmo (2018: 14) sebagai "kontribusi uang kepada daerah yang wajib menurut undang-undang dari orang atau badan yang tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah guna menunjang fasilitas umum". Karena sifat pajaknya, banyak wajib pajak yang ragu-ragu untuk membayar atau secara aktif mencari cara untuk menghindari pembayarannya (Wijayanah & Basuki, 2021) Namun, mereka bersikeras mempertahankan penggunaan fasilitas yang dikelola pemerintah.…”
Section: Pajak Daerahunclassified
“…Pajak daerah didefinisikan oleh Mardiasmo (2018: 14) sebagai "kontribusi uang kepada daerah yang wajib menurut undang-undang dari orang atau badan yang tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah guna menunjang fasilitas umum". Karena sifat pajaknya, banyak wajib pajak yang ragu-ragu untuk membayar atau secara aktif mencari cara untuk menghindari pembayarannya (Wijayanah & Basuki, 2021) Namun, mereka bersikeras mempertahankan penggunaan fasilitas yang dikelola pemerintah.…”
Section: Pajak Daerahunclassified