Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan infrastruktur tanpa ditunjang konsep pembiayaan yang baik akan menghasilkan debt trap bagi negara. Pembangunan infrastruktur perlu memiliki konsep investasi sehingga menghasilkan multiplayer effect yang positif bagi negara dengan mempertimbangkan struktur pembiayaan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.Keywords:struktur pembiayaan ;multiplayer effect ; pembangunan infrastruktur Latar BelakangInfrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur meliputi di antaranya jalan, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan udara. Infrastruktur yang baik pada energi listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan gas juga dibutuhkan untuk mendukung transportasi, industri dan rumah tangga. Fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pasar, kantor polisi, serta fasilitas air yang meliputi air bersih, penanganan limbah, DAM, irigasi, dan perngaturan banjir juga sangat dibutuhkan demi mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat suatu negara. Ketersediaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi juga akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi dengan lebih baik.Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Peningkatan pada infrastruktur energi, transportasi dan telekomunikasi dapat secara langsung mengurangi biaya produksi dan waktu yang diperlukan dalam melakukan aktifitas perekonomian, sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan kapasitas produksi para pelaku ekonomi suatu negara.Ketersediaan infrastruktur yang baik mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan hubungan interregional dan memfasilitasi alokasi sumber daya. Hubungan inter-regional yang dicapai dengan peningkatan kualitas pada faktorfaktor mobilitas, informasi dan teknologi, sehingga menciptakan pemerataan pembangunan dan menghasilkan mobilitas tenaga kerja antar daerah menjadi lebih baik. Pemerataan pembangunan akan mendorong terbentuknya investasi baru, lapangan kerja baru dan mampu menciptakan peningkatan pada pendapatan masyarakat. Lebih lanjut, peningkatan pada infrastruktur bidang energi dan transportasi dapat menyalurkan sumber daya alam dari daerah yang memiliki kelebihan sumber daya (SDA) kepada daerah yang kekurangan SDA. Pemerataan sumberdaya infrastruktur mampu mengurangi kemiskinan dan mempengaruhi distribusi pendapatan yaitu ketika terjadi peningkatan produktifitas dan perluasan dana investasi yang dilakukan oleh pelaku perekonomian negara (Serven, 2004).Menurut data World Economic Forum (WEF) tahun 2015-2016 menyatakan bahwa berdasarkan aspek infrastruktur, Global Competitiveness Index yang dimiliki Indonesia berada pada peringkat 62 di antara 140 negara, dengan peringkat infrastruktur transportasi menempati posisi ke 39 dari 14...

Investasi dalam Bingkai Politik Luar Negeri Pemerintahan Jokowi Jilid Satu dan Dampaknya bagi Masyarakat Indonesia

“…Tidak hanya alokasi dana untuk pembangunan yang masih minim, namun alokasi dana untuk pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah ada juga masih terbatas. Kurangnya alokasidana ini ditunjukkan dengan rendahnya alokasi anggaran pemerintah yang hanya sebesar 3% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Saleh et al, 2014 (Putri, dan Wisudanto, 2016).…”

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK KAWASAN INDUSTRI (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat)

“…Peningkatan jumlah angkatan kerja di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Peningkatan jumlah ini harus diimbangin dengan perluasan lapangan pekerjaan agar dapat menyerap angkatan kerja secara menyeluruh (Putri, 2016). Fokus pemerintah Indonesia saat ini juga mulai beralih dari sektor pertanian menjadi sektor perindustrian (Octavia, 2017).…”

Preliminary Reflection on Basic Problematics of National Public Infrastructure Financing in Indonesia

“…In principle, it can be divided into three: self-financing by using Public Budget, by using the Loan from International Bank (World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Japan International Cooperation Agency (JICA0, etc), and by Public-Private Partnership (PPP). Each of this three modes has its various derivatives and its various characteristics and problems (Andreas et al, 2019;Andriyani, 2019;Benson & Sugiana, 2010;Crosetti, 2010;Du et al, 2019;Goh & Yang, 2019;Maire de Paris, 2018;Mandasari & Wahyuni, 2019;Putri & Wisudanto, 2016;Thabib & Kurniawan, 2018).…”

“…Therefore, instead of thinking about how the NREB must be arranged, it is logical to think to involve the Private Fund to participate in the Public Infrastructure development and operation. The Private Fund involvement must be based on the Attractive Commercial Activity (Andreas et al, 2019;Crosetti, 2010;Du et al, 2019;Kepala Bappenas, 2012;Mandasari & Wahyuni, 2019;Putri & Wisudanto, 2016;Susantono & Berawi, 2012;Usubaliev, 2019). This big, vital, and important problem needs to be thought and solved.…”