Studi Kasus Tindak Pidana Kehutanan Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Abstract

Forestry Crime Case Study (TIPIHUT) in Bogani Nani wartabone National Park. This study aims to determine how the forestry crime (TIPIHUT) in the Bogani Nani Wartabone National Park, especially illegal logging and illegal mining in the Dumoga area. This research is an empirical juridical study, by conducting research at the Bogani Nani Wartabone National Park, Dumoga region. The data used are primary and secondary data. The data obtained from both primary and secondary data is then analyzed using qualitative descriptive methods, namely research that explains and describes according to the existing problems, then conclusions are drawn based on the analysis that has been done. The results showed that in the area of the Bogani Nani Wartabone National Park, illegal logging and illegal mining were still rampant, counting from 2018-2020 there were eight cases recorded. 4 cases of illegal logging and 4 others are illegal mining. This happened because in Boganai National Park Nani Wartabone still lacks POLHUT personnel to carry out field monitoring. Balain Bogani Nani Wartabone National Park has currently carried out several programs as an effort to break the forestry crime, namely by empowering communities around the National Park by utilizing forest areas for planting, and involving communities in restoring forest ecosystems by inviting the community to plant trees in National Park area. Keywords: Forestry Crime, Illegal Logging, Illegal Mining, National Park. AbstrakStudi Kasus Tindak Pidana Kehutanan (TIPIHUT) Di Taman Nasional Bogani Nani wartabone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana kehutanan (TIPIHUT) di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone khususnya tindak pidana illegal logging dan illegal mining di wilayah Dumoga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan penelitian di Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone wilayah Dumoga. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang di peroleh baik dari data primer maupun ata sekunder kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian di tarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone masih marak terjadi Illegal logging dan illegal mining, terhitungan dari tahun 2018-2020 tercatat ada delapan kasus. 4 kasus illegal logging dan 4 lainnya adalah illegal mining. Hal ini terjadi karena di Taman Nasional Boganai Nani Wartabone masih kekurangan personil POLHUT dalam melakukan pemantauan lapangan. Balain Taman Nasional Bogani Nani Wartabone saat ini telah melakukan beberapa program sebagi upaya untuk memutus ranai tindak pidana kehutanan yaitu dengan memberdayaakan masyarakat sekitar Taman Nasional dengan memanfaatan kawasan hutan untuk bercocok tanam, serta melibatkan masyarakat dalam pemulihan ekosistem hutan dengan mengajak masyrakat untuk melakukan penanaman pohon dalam kawasan Taman Nasional.Kata Kunci: Penambangan Liar, Penebangan Liar, Taman Nasional, Tindak Pidana Kehutanan.

Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Illegal Loging Di Kawasan Hutan Indonesia

“…Pemanfaatan hutan digunakan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab dalam kelestarian fungsi hutan dan keseimbangan lingkungan hidup bertujuan mendukung pengelolaan hutan dan Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Katong et al 2020).…”

Kebijakan Pemanfaatan Hutan Mangrove Berkelanjutan dengan Teknik Interpretative Structural Modeling di Taman Nasional Rawa Aopa, Sulawesi Tenggara

“…Apabila penegakan supremasi dijalankan sesuai dengan rencana pengelolaan TNRA dan tata ruang wilayah, secara langsung dan tidak langsung tujuan-tujuan lain dari pengelolaan TNRA akan dapat terpenuhi. Hasil ini sejalan dengan pendapat Katong et al, (2020) yang menjelaskan bahwa penegakan hukum baik hukum administrasi dan pidana dapat meminimalkan resiko pengrusakan kawasan hutan sehingga status kawasan hutan dapat tetap terjaga dan dipertahankan. Penegakan supremasi hukum yang dimaksudkan meliputi pelaksanaan rencana pengelolaan TNRA yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dimensi keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove taman nasional sebagai kawasan konservasi dan juga sebagai sumber daya untuk pembangunan.…”