Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh

Abstract

This paper discusses the influence of the implementation of Islamic law on the legal culture of society in Aceh. This question arises because in the last few years after the enactment of the Qanun Hukum Jinayat (QHJ) in 2015 the number of cases of sharia violations in several districts /cities in Aceh shows a fluctuating trend and tends to increase. The implementation of QHJ, with the increasing number of lashes, should be able to reduce the occurrence of violations. Why hasn't QHJ been able to reduce the number of violations? This study uses a political science approach to law with data collection techniques through observation, interviews with open-ended questionare and review of documentation. The results showed that the QHJ was not optimal in creating the legal culture of the Acehnese people. This is because (1) the legal politics of the Aceh Government are not serious in implementing QHJ, (2) there are still many Acehnese people who do not fully understand the contents of the QHJ. It can be concluded that in general the QHJ has not been maximally implemented by the Government of Aceh, especially Aceh Tamiang District and Sabang City due to several constraints including budget, human resource management and policy dissemination. This paper has implications for the change in the orientation of the Aceh Government's political and legal policies to be more comprehensive in implementing Islamic law in the future.Tulisan ini mendiskusikan pengaruh pelaksanaan syariat Islam terhadap budaya hukum masyarakat di Aceh. Pertanyaan ini muncul karena dalam beberapa tahun terakhir setelah diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat (QHJ) tahun 2015 angka kasus-kasus pelanggaran syariat di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pemberlakuan QHJ, dengan semakin bertambahnya jumlah cambuk, seharusnya mampu menekan terjadinya pelanggaran. Mengapa QHJ belum mampu menekan angka pelanggaran tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik hukum dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan open-ended questionare dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QHJ tidak maksimal dalam menciptakan budaya hukum masyarakat Aceh. Hal ini karena (1) politik hukum Pemerintah Aceh tidak serius dalam menjalankan QHJ, (2) masih banyak masyarakat Aceh yang tidak memahami secara menyeluruh isi QHJ tersebut. Dapat disimpulkan bahwa secara umum QHJ belum secara maksimal diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang karena beberapa kendala baik anggaran, manajemen SDM dan sosialisasi kebijakan. Tulisan ini berimplikasi terhadap perubahan orientasi kebijakan politik hukum Pemerintah Aceh untuk lebih komprehensif dalam pelaksanaan syariat Islam ke depan.

Perlukah Sanksi Pidana Ekonomi Syariah di Aceh?

“…Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat Aceh yang berpegang teguh pada syariah Islam. Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat Aceh, sekaligus sebagai refleksi keistiwaan Aceh dalam bidang Agama (Melayu et al, 2021).…”

Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah

“…Pendidikan Agama Islam dapat memberikan dasar yang kuat untuk identitas budaya kepada anak-anak, sekaligus membekali mereka untuk menghadapi tantangan masyarakat yang lebih terbuka dan terhubung (Muliansyah, 2023). Seperti diketahui, hukum berfungsi sebagai standar perilaku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam berinteraksi dengan sesamanya, alat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik, baik secara individu maupun kolektif, dan alat pengendali perilaku dan tindakan agar tidak terjadi tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan susila (Melayu, et al, 2021).…”

Generasi Milennial dan Qanun Jinayat Aceh di Media Sosial: Tanggapan Terhadap Qanun Jinayat Pasal Kekerasan Seksual

“…Media memperlihatkan kurang efektifnya qanun dalam meyeleaikan permasalahan dan media juga menganggap bahwa hukum yang berlaku bagi korban dalam Qanun Jinayat sudah melanggar HAM sehingga menuntut untuk dilakukannya revisi Qanun Jinayat Aceh terkhusus pasal perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Walaupun sumber utama hukum qanun jinayat berasal dari hukum agama, penyusunan materi hukum, struktur dan perlembagaan hukum serta bagian tertentu dari hukum harus memiliki dasar yang berasal dari hukum nasional melalui proses legislasi yaitu bersifat akomodatif dan merupakan adopsi antara hukum agama dan hukum nasional Indonesia (Melayu, Muhammad, Bakar, Makinara, & Salam, 2021).…”