Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Raffles, Raffles

doi:10.22437/ujh.3.1.107-137

Cited by 3 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…49 Direksi dapat terhindar dari pertanggung jawaban secara pribadi apabila direksi tersebut dapat membuktikan bahwa kebijakan dan keputusannya terhadap perusahaan di dasarkan pada itikad baik dan hati-hati, sehingga dalam hal ini direksi terlindungi oleh doktrin busines judgmen rule. 50…”

Section: Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadiunclassified

Pelanggaran Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah

Susanto

Sumiyati

2021

View full text Add to dashboard Cite

The Board of Directors is an organ of the company responsible for the performance of the company, which in its duties must adhere to fiduciary duties, duties of skill and statutory duties. The purpose of this research is First, to review the responsibility of the board of directors of PT. Asabri against high-risk investments based on the laws and principles of Sharia economic law, Second, to review sanctions against violations of the principle of responsibility committed by the board of directors of PT. Asabri for high-risk investments. The method used in this research is normative juridical, analytical descriptive research specification with systematic interpretation data analysis method. The results of this study concluded. First, the responsibility of the board of directors of PT. Asabri is a personal responsibility, and responsibility in a rented way with members of the board of directors of PT. Asabri because of his negligence and indiction violated the principle of responsibility and violated the principle of Sharia economic law, thereby harming the company and having to reimburse a certain amount of losses. Second, sanctions against violations of the principle of responsibility, namely civil sanctions based on articles 1365 and 1366 of the Criminal Code, and criminal sanctions if the actions of the directors do not comply with the principle of responsibility can be ensnared with articles 398 and 399 of the Criminal Code.

show abstract

Section: Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadiunclassified

Pelanggaran Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah

Susanto

Sumiyati

2021

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Akantetapi direksi dapat terlindungi oleh doktrin busines judgmen ruleI apabila ia dapat membuktikan bahwa dalam pengambilan sebuah kebijakan didasarkan pada kehati-hatian dan itikad baik. 47 Pertanggung jawaban direksi tidak hanya bertumpu pada ketidak jujuran yang di sengaja, akan tetapi tanggung jawab atas tindakan kesalahan dalam pengelolaan, kelalaian, kegagalan sehingga terjadi kerugian. Dalam hal ini itikad baik direksi dapat dilihat dari pertanggung jawaban terhadap perusahaan sesuai dengan AD/ART Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesalahan yang ia lakukan.…”

Section: Pertanggungjawaban Developer Perumahan Atas Pembangunan Kawa...unclassified

Pertanggungjawaban Developer Perumahan Terhadap Pembangunan Di Kawasan Resapan Air Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam

Fauzi

Sumiyati

2021

View full text Add to dashboard Cite

This research is based on landslide that happened in Bojong Kondang village, Cimanggung sub-district, Sumedang regency; due to reckless development in sloping land. There are various permits and codes that need to be fulfilled and followed before a housing construction company builds constructions especially on a hillside as water catchment area. The company should adhere precautionary principle and applies a proper drainage system. This study aims to review Islamic law and national legislation regulate housing construction activities in water catchment areas. The other aim is to examine the responsibility of the company that caused landslides due to Cihanjuang Regency drainage construction. The study applied normative legal method and analytical descriptive specifications. The collected data in form of primary and secondary data were analyzed with systematic interpretation. This research concluded that according to the positive law, any company whose project is on sloping area should adhere the spatial zoning, take into consideration the geographical conditions and soil stability of the area. Both national and Islamic law stated that the company should guaranties and provides safety, benefit, and advantages for the people and environment. For the damage and casualties caused by the construction related landslide, the company is responsible to compensate the loss to the victims. In case the total payment exceeds the company’s assets, the company board of director shall compensate from personal assets if it is proven that there is an element of negligence in the decision making.Abstrak: Penelitian ini didasarkan pada kejadian longsor di Kampung Bojong Kondang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat kampung tersebut. Longsor tersebut dipicu oleh ketidak-hati-hatian developer perumahan yang tengah melakukan pembangunan drainase di lahan miring. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menelusuri ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam tentang pembangunan perumahan di lahan dengan kemiringan tertentu dan kawasan resapan air. Kedua, untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban developer atas pembangunan drainase yang berdampak pada terjadinya longsor pada perumahan Cihanjuang Regency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskritif analitis, yang bersumber dari data sekunder berupa buku, jurnal, dan wawancara, dengan metode analisis data berupa penafsiran sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, perusahaan dalam membangun proyek perumahan pada lereng harus memperhatikan zonasi tataruang, kondisi geografis dan kestabilan tanah. Sesuai dengan perundang-undangan dan hukum islam, bahwa perusahaan berkewajiban untuk memberikan keselamatan, kemanfaatan, serta kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan. Kedua, pertanggung jawaban developer perumahan atas pembangunan drainase yang berdampak pada terjadinya longsor di Cihanjuang Regency berupa penggantian kerugian terhadap korban bencana longsor. Apabila penggantian kerugian melebihi aset yang dimiliki perusahaan, maka direksi perusahaan harus mengganti kerugian dari aset pribadi manakala terbukti terdapat kelalaian atas keputusan yang diambilnya.

show abstract

Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company

Noer,

Handoko

2022

Notarius

View full text Add to dashboard Cite

The laws and regulations divide the form of the company into two, namely legal entities and non-legal entities. Limited Liability Company as a company with legal entity is a capital alliance and was established based on agreement and the existence of a company organ. Board of Directors has the duties and functions to carry out the "management" of the company. This study examines responsibility and protection of the directors of PT. TAB in carrying out business decisions have a direct impact on the company. The research method used normative juridical with point of view the object of research being legal norms. The result of research is that board of directors as the company's organ is a legal subject who is directly the executor of the company's sustainability which is regulated by Law Number 40/2007. Business Judgment Rule is a doctrine of immunity for directors if something unexpected happens that has direct impact on the company. Article 97 paragraph 5 of Law Number 40/2007 explains that a director is exempt from responsibility have to prove that decision was not due to negligence/error of board of directors and was carried out in good faith and under accordance with objectives of the company.Keywords: company: business judgment rule: directorsAbstrakPeraturan perundang-undangan membagi bentuk perusahaan menjadi dua yaitu badan hukum dan non-badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang berbadan hukum merupakan sekumpulan modal dan dirikan melalui perjanjian serta adanya organ perseroan. Direksi merupakan salah satu struktural perseroan yang memiliki amanah dan fungsi untuk menjalankan “kepengurusan” perseroan. Penelitian ini menelisik terhadap tanggung jawab dan perlindungan terhadap direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) dalam menjalankan keputusan bisnis yang berdampak langsung kepada perusahaan. Metode Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif yang meneliti dari sudut pandang internal dengan objek penelitian adalah norma hukum. Hasil dari penelitian ini adalah direksi sebagai organ perseroan merupakan subjek hukum yang secara langsung sebagai pelaksana dari keberlangsungan perusahaan yang diatur berdasarkan UUPT 40/2007. BJR merupakan doktrin imunitas bagi direksi apabila terjadi sesuatu diluar dugaan yang berdampak langsung kepada perusahaan. Pasal 97 ayat 5 UUPT 40/2007 menjelaskan bahwa seorang direksi bebas dari tanggung jawab ketika mampu membuktikan bahwa keputusan tersebut bukan karena kelalaian/kesalahan dari direksi beriringan itikad baik dan sesuai maksud dan/atau tujuan perseroan.Kata kunci: perusahaan, business judgment rule, direksi

show abstract

Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Cited by 3 publications

References 0 publications

Pelanggaran Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah

Pelanggaran Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah

Pertanggungjawaban Developer Perumahan Terhadap Pembangunan Di Kawasan Resapan Air Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam

Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company

Contact Info

Product

Resources

About