Tata Kelola Olah Raga dengan Figur Politik dari Militer: Studi Kasus Pemerintah Indonesia dalam Konteks Sepak Bola

Abstract

Indonesian football turns to be a “colosseum” of yearly political conflict among political “gladiators”. The government aware that according to the history, there is a closeness between football and politics. The government also aware that football can be used as a soft power to stay existed on the international stage. The problem is, the international football federation prohibit the intervention of the government and give a punishment in the shape of suspension for the violators. This paper used a case study method to explain the phenomenon. The government choose using a political figure to indirectly resolute the conflict and govern the football. The military-political figure tends to have suitable characteristics to help the government. However, the political figure has a personal political ambition. It is reasonable in Indonesia.

The Hashtags and Digital Opinion Movements

“…PSSI sendiri sebagai lembaga pengelola aktivitas persepakbolaan nasional kerap mendapat sorotan publik sehubungan dengan timbulnya berbagai masalah atau isu yang melibatkan para pemangku kepentingan persepakbolaan nasional. Hal tersebut terungkap dalam berbagai studi yang dilakukan oleh sejumlah peneliti yang melakukan kajian terhadap ragam persoalan yang berkaitan dengan PSSI serta aktivitas sepakbola di Indonesia, sebagian di antaranya adalah: studi tentang keberatan PSSI terhadap praktek keterbukaan informasi publik di badan publik non-pemerintah (Prastya, 2017), studi tentang konflik menahun persepakbolaan Indonesia terkait dengan intervensi politik pemerintah dan figur militer dalam kepengurusan PSSI (Sanjaya et al, 2018), studi tentang berbagai isu seputar PSSI seperti suap dan pengaturan skor yang diperbincangkan dalam program talkshow Mata Najwa (Rifa'i, 2020), dan studi yang memaparkan keterlibatan pemerintah era Presiden Jokowi yang mengambil alih peran PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam membenahi organisasi dan kepengurusan PSSI berkaitan dengan isu mafia pertandingan dan kepentingan politik di dalam organisasi PSSI (Akbar, 2016). Studi-studi tersebut pada dasarnya dapat melengkapi pemahaman publik secara lebih mendalam tentang PSSI sebagai organisasi yang mengelola persepakbolaan nasional.…”