Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat

Abstract

Penelitian ini menyelidiki penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik—transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat—di Desa Lemujut, Kabupaten Sidoarjo, untuk mencegah penyelewengan dana desa. Meskipun ada transparansi dan akuntabilitas yang efektif, kurangnya partisipasi masyarakat menghambat upaya tata kelola. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen, penelitian ini tidak menemukan adanya penyimpangan keuangan di bawah pengawasan Badan Pemerintahan Daerah (BPD). Hasil penelitian ini menekankan perlunya keterlibatan masyarakat yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan mencegah penipuan, yang menunjukkan potensi perbaikan kebijakan.