AbstrakRumah Tidak Layak Huni sebagai program yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tengah menjadi perhatian masyarakat, karena berhubungan dengan kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan rakyat sebagai hasil capaian program. Adanya gencaran program Rumah tidak layak Huni salah satunya berlangsung di wilayah desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dimana pada tahun anggaran 2022 ini, terdapat sejumlah 22 rumah di Desa Ketapang yang memperoleh bantuan bedah rumah tersebut. Namun dengan adanya pemberian bantuan tersebut, ternyata sejumlah 68 rumah tidak layak huni lainnya di Desa ketapang belum bisa memperoleh bantuan akibat pengajuan atau pendanaan serta proses yang cukup lama. Situasi seperti ini biasanya menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat, utamanya berkaitan dengan pemilihan kepala keluarga dalam pemberian bangunan. Melalui permasalahan ini penulis tertarik dan memiliki tujuan untuk mengkaji Implementarsi program rumah tidak layak huni sebagai upaya keserasian sosial masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Rumah Tidak layak Huni di Desa Ketapang belum berjalan dengan efektif, karena memerlukan proses yang panjang. Namun disamping itu, kualitas hidup masyarakat Desa Ketapang, pasca menerima bantuan program Rumah Tidak layak Huni menjadi lebih sejahtera. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriftif yang dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan Rumah tidak Layak Huni di Desa Ketapang. AbstractUninhabitable Houses as a program issued by the Public Housing and Settlement Area Office of Central Java Province are currently receiving public attention, because they relate to people's welfare, comfort and safety as a result of the program's achievements. There is an ongoing uninhabitable housing program, one of which is taking place in the Ketapang village area, Susukan District, Semarang Regency. Where in the 2022 fiscal year, there were a number of 22 houses in Ketapang Village that received assistance for the renovation of the house. However, with the provision of this assistance, it turned out that a number of 68 other uninhabitable houses in Ketapang Village had not been able to obtain assistance due to the submission or funding and the long process. Situations like this usually raise pros and cons in society, especially with regard to the selection of the head of the family in granting buildings. Through this problem the author is interested and has the goal of studying the implementation of the uninhabitable housing program as an effort to social harmony for the people of Ketapang Village, Susukan District, Semarang Regency. The results showed that the implementation of the Uninhabitable Houses program in Ketapang Village had not been effective, because it required a long process. But apart from that, the quality of life for the people of Ketapang Village, after receiving assistance from the Uninhabitable Houses program, has become more prosperous. The research method used in this writing is descriptive qualitative which was carried out to analyze the implementation of uninhabitable houses in Ketapang Village.Keywords: House; RTLH; Rubbish; Sanitation