Tinjauan atas Penerapan Pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini

Abstract

Kajian ini mengkaji tentang kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia untuk membantu pemulihan ekonomi selama dan setelah pandemi Covid-19. Ia menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kebijakan perpajakan ekonomi digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan sepihak Pemerintah Indonesia dalam pengenaan pajak langsung atas transaksi elektronik over the top (OTT) sulit dan menantang. Ini karena perlu konsensus global untuk perpajakan ekonomi digital. Jika tidak, kebijakan pajak cenderung bertentangan satu sama lain, menyebabkan pajak berganda untuk perusahaan multinasional. Selain itu, terdapat permasalahan yang muncul dari pengenaan PPN pada ekonomi digital. Pertama, pastikan pemungut pajak asing mematuhi peraturan PPN Indonesia. Kedua, penentuan kriteria konsumen untuk produk digital mudah diabaikan. Prasyarat untuk menggunakan IP Indonesia dapat dihindari dengan jaringan pribadi virtual untuk menggunakan domain negara lain. Oleh karena itu, studi ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia mendorong konsensus global mengenai kerangka pajak digital yang menguntungkan semua pihak. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menertibkan pertukaran data dari lembaga keuangan dan menindak tegas ketidakpatuhan.