Tinjauan Faktor Penyebab Klaim BPJS Kesehatan Rawat Inap Tertunda di RSUD Tarakan

Abstract

Kegiatan pembiayaan di RSUD Tarakan didominasi oleh Peserta BPJS Kesehatan, pada pengajuan klaim pasien peserta BPJS Kesehatan masih ditemukan adanya keterlambatan pada pengajuan klaim dampaknya kegiatan operasional rumah sakit akan terhambat yang berhubungan mengenai ketersediaan obat, pengadaan alat medis serta pembayaran insentif kinerja pegawai bisa terhambat. Maksud kajian ini dilaksanakan guna mengetahui faktor klaim tertunda karena dikembalikan oleh BPJS Kesehatan di RSUD Tarakan. Kajian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dipakai adalah berkas klaim yang bersumber dari rawat inap tertunda dengan status sudah dikembalikan oleh BPJS Kesehatan pada bulan Mei-November 2021. Variabel yang dipakai pada kajian adalah jumlah berkas klaim tertunda, alasan faktor pemicu klaim BPJS Kesehatan tertunda tersebut. Hasil kajian ini mendapati sejumlah 532 berkas klaim rawat inap yang dikembalikan. Didapatkan alasan faktor yang tertunda sebab tidak lolos verifikasi administrasi pelayanan dan verifikasi pelayanan kesehatan lainnya. Faktor utama pemicu tidak lolos verifikasi adalah sebab ketidakjelian dari petugas pemberkasan dan adanya perbedaan sudut pandang mengenai kode diagnosa antara RSUD Tarakan dengan BPJS Kesehatan. Hasil kajian ini bisa dijadikan bahan acuan bagi RSUD Tarakan untuk membenahi pelaksanaan sistem pemberkasan klaim pasien BPJS Kesehatan agar meminimalisirkan jumlah berkas klaim yang dikembalikan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Analisis Pasal 28 H UUD 1945 (Pelayanan Kesehatan) Melalui BPJS

“…11 Jaminan kesehatan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta daerah. 12 Prinsipnya seluruh orang memiliki hak terhadap suatu jaminan sosial sehingga dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta meningkatnya martabat menuju terwujudnya Indonesia yang memiliki masyarakat sejahtera, adil, serta makmur. Prinsip tersebut dapat terancam dengan hadirnya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.…”