TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau)

Abstract

This study focuses attention on the Openness of the Revenue and Expenditure Budget of the Village from Planning, Implementation, to Accountability with the aim of describing Transparency of Village Fund Allocation Management. This research is conducted because the Implementation Team of the allocation of village funds is considered less in terms of capacity and capability. This research is expected to be useful for District Government of PulangPisau, especially Kahayan Hilir Sub-district of Mintin Village in an effort to increase Transparency of Village Fund Allocation Management
 This research was conducted at Mintin Village Office, Kahayan Hilir Sub-district, PulangPisau District. As the selected informants are the Village Head, Village Secretary, Village Kaur and RT who are considered to represent the community in the research unit in the management of the Village Fund Allocation. The study was conducted with in-depth interviews and by direct observation of the implementation
 Allocation of village funds.
 The results of this study indicate that for the planning and implementation of Village Fund Allocation activities, it already shows the existence of transparent management. While in the accountability seen by physical results have shown a transparent implementation, from the administration side there is no need for further coaching, because it is fully in accordance with the provisions.
 Transparency in the Planning of APBDes Desa Mintin which is run by the Village Government apparatus refers to the regulation applied through the Law and Government Regulation and Regent Regulation obtained through various training with technical guidance followed by the Village Government apparatus.

Pendampingan Kompetensi Legal Drafting Sebagai Upaya Meningkatkan Implementasi Fungsi Legislatif Desa

“…Sayangnya, kegiatan penyaluran aspirasi oleh Desa di Kabupaten Banyumas belum maksimal. Seperti halnya ditemukan problem belum ditemukannya data tertulis yang menampung aspirasi dari masyarakat, dan belum tercovernya pengelolaan aspirasi dari masyarakat desa (Rahmawati, 2022) Ukik Sheli Arsani, dalam penelitiannya memotret masih diperlukannya peningkatan kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Banyumas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan administratif, kemudian kapasitas upaya menciptakan ruang partisipatif serta kapasitas dalam merespon, mengelola permasalahan dan kritik dari masyarakat (Arsani. 2017).…”

“…Kemudian penelitian lainnya membahas tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana peneliti melakukan penafsiran dan membangun logika dari data yang ada baik berupa lisan dan tindakan informan maupun dokumendokumen yangdiperoleh di lapangan. (Arsani, 2017) Penelitian Kadar Pamuji yang dilakukan di tiga kecamatan di Kabupaten Banyumas juga memiliki lingkup seputar penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penyelenggaraan legislatif didalamnya. Metode penelitian yang digunakannya adalah yuridis empiris, sehingga tidak merupakan sebuah program pengembangan kapasitas untuk menjawab permasalahan yang ada (Pamuji et al, 2017).…”