Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi

Abstract

Pornografi merupakan tindakan pidana yang terkait dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lain dari pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau tampil di depan publik, yang berisi kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma moral masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Karena pengenaan pidana kejahatan pornografi, yang berarti bahwa pengenaan hukuman berdasarkan teori absolut. Properti ini menyerukan pengenaan disiplin hukum, sehingga pengenaan proses pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi perilaku dan resolusi konflik.

The Urgency of Regulating Access to Pornography Content in Law No. 44 of 2008 concerning Pornography

“…The longing for justice, which is considered psychologically, is the eternal human desire for happiness, which cannot be found as an individual and therefore seeks it in society. Social happiness is called justice (Suharti, 2011). The general characteristic of law that stands out throughout time and place is that its existence means that certain types of human behavior are no longer optional, but rather, in a certain sense, mandatory.…”

“…If the victim complies, the ways in which they are forced to do so can be said to require them to perform that action. For some people, it is already clear that in this situation where someone gives orders to another person with the support of threats and obligations, in this sense, forcing them to comply, the essence of law can be seen (Suharti, 2011).…”

Subjek Yang Diekspresikan Dalam Antêping Tekad Karya Ag. Suharti

“…Beberapa penelitian terdahulu dengan objek material Antêping Tekad (AT) karya Ag. Suharti (1975) yang berhasil dihimpun peneliti menunjukkan kajian dengan objek formal, seperti citra perempuan (Amalatun, 2011), peristiwa ngengernya Sundari (Suharti, 2011;Masduki, A., Fadillah, D., & Putra, F. D. 2021), deskripsi gadis pedesaan di Yogjakarta tahun tujuh puluhan yang gigih untuk meraih cita-cita (Widayati, 2017), penokohan dan amanat (Singgih, 2015). Adapun kajian terdahulu yang berelasi langsung dengan objek formal penelitian ini antara lain terkait dengan upaya melakukan kesetaraan radikal sebagai ekspresi praktik emansipasi intelektual (Hambali, 2017;Drianus, 2019), demokrasi radikal dilakukan sebagai cara untuk mengubah tatanan sosial menjadi bentuk yang berbeda ketika tatanan ini mengakomodasi keberadaan yang salah (Indiyastutik, 2016).…”