AbstrakPeran pemerintah dalam perekonominan dapat dilihat melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebihakan moneter terhadap keberhasilan UMKM di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitative dengan analisis SEM-PLS. UMKM kota Surabaya merupakan objek penelitian yang menggunakan 100 sampel UMKM. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh kebijakan moneter secara terhadap kesuksesan UMKM Kota Surabaya nilaianya lebih kecil dibandingkan pengaruh kebijakan moneter yang menggunakan kebijakan fiskal memediasi kesuksesan UMKM Kota Surabaya.Kata Kunci: Kesuksesan UMKM, SEM-PLS, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter,
PendahuluanData Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 sebesar 5,06 % dengan nilai total PDB tahun 2015 sebesar Rp.2.909.181,5. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 sebesar 5,18% berdasarkan data BPS. Pendapatan Domestik Bruto yang bersal dari Sembilan sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh sembilan sektor/lapangan usaha diantaranya: 1) Pertanian, peternakan kehutanan dan perikanan, 2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) listrik, gas, dan air bersih, 5) bangunan, 6) perdagangan, hotel dan restoran, 7) pengangkutan dan komunikasi, 8) keuangan, persewaan & jasa perusahaan. dan 9) jasa-jasa. Sumbangan pendapatan yang besar diperoleh dari sektor perdagangan, hotel dan restoran khususnya dari sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan total nilai Rp. 437.784,4 (Miliar rupiah). Besarnya sumbangan sektor perdagangan pada PDB menjadi alasan pemerintah untuk memaksimalkan potensi sektor perdagangan melalui regulasi dalam bentuk kebijakan moneter dan kebijakan publik. Sektor perdagangan eceran ini mengacu pada usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di Indonesia. UMKM merupakan unit usaha yang relative kokoh dalam menghadapi gejolak perekonomian(krisis ekonomi) hal ini dikarenakan modal yang dibutuhkan relative lebih sedikit. Sebaran UMKM di Jawa timur sebesar 6.825.931 unit UMKM yang bergerak diberbagai sektor industri.