2019
DOI: 10.31958/juris.v18i2.1740
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam

Abstract: The reform movement opened the door to implementation of the 1945 amendment to the constitution. The urgency of the Indonesian government's control system, which included the legislative, executive and judicial institutions, was quite a concern. This condition is based on the fact that during the Orde Baru the concept of the Trias Politica Montesquieu was castrated by the authorities. Unlike the case of the Islamic constitutional system, the concept of mutual control was much more familiar when Khulafaur Rasyi… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2020
2020
2023
2023

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(3 citation statements)
references
References 7 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Pemusatan kekuasaan dapat mengarahkan pada kesewenang-wenangan sehingga perlu adanya distribution of power (pembagian kekuasaan) atau separation of power (pemisahan kekuasaan). 32 Pemencaran kekuasaan dalam bentuk pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan dapat meminimalisir tindakan korup dan sewenang-wenang dari pemerintah.…”
Section: Kedua Bentuk Pemerintahan Daerah Ini Yakni Local Self Goverm...unclassified
“…Pemusatan kekuasaan dapat mengarahkan pada kesewenang-wenangan sehingga perlu adanya distribution of power (pembagian kekuasaan) atau separation of power (pemisahan kekuasaan). 32 Pemencaran kekuasaan dalam bentuk pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan dapat meminimalisir tindakan korup dan sewenang-wenang dari pemerintah.…”
Section: Kedua Bentuk Pemerintahan Daerah Ini Yakni Local Self Goverm...unclassified
“…15 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki constitusional importance yang sama dengan kejaksaan dan kepolisian, hal tersebut disebabkan karena disetiap negara konstitusional jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar dianggap sebagai sesuatu yang mutlak adanya. Jaminan konstitusional hak asasi manusia adalah ciri pokok negara hukum atau paham negara demokrasi konstitusional, 16 maka dari itu dibentuklah lembaga negara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang pembentukan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.…”
Section: B Pembahasan 1 Lembaga Constitutional Importanceunclassified
“…In a system of checks and balances, the President as chief executive has an equal position, but controls each other with the Parliament as the holder of legislative power. In accordance with presidential principles, the President cannot dissolve Parliament, and vice versa Parliament also cannot overthrow the President (Bustamin & Jaya, 2019). Parliament can only demand the dismissal of the President if the President is proven to have violated the law; even then it is usually limited by the constitution only to certain types of criminal acts, whereas in a parliamentary system of government, Parliament can easily drop the cabinet only for political reasons, namely through a mechanism commonly known as a "no-confidence motion" (vote of censure) against cabinet performance and on government policies (beleid).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%