Urgensi Reformasi Administrasi Dalam Citizen-Centric, Dan E-Government Di Indonesia

Abstract

<p align="center"><strong>ABSTRAK</strong><strong></strong></p><p><strong> </strong>Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistem pemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yang akan datang. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online. Penelitian ini hendak mengkaji <strong>urgensi</strong><strong> </strong>refornasi administrasi dalam <em>citizen-centric</em> dan<em> e-government </em>di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kwalitatif. Penulis menemukan bahwa penggunaan <em>e-government</em> di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang menghadirkan <em>network service</em> layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model <em>Old Administration Public</em> menuju <em>New Public Service</em>. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi di bidang Administrasi Publik untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat.</p><p> <strong><em>Kata Kunci</em></strong><strong> : </strong>Refornasi Administrasi; <em>Citizen-Centric,</em> dan<em> E-Government</em></p><p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em> </em><em>The development of information and communication technology affects various lines of life, including the development of the government system. Currently, the central and regional governments are intensively using information and communication technology media as public facilities, the demands for comprehensive information disclosure, and internet-based public services will affect the future bureaucratic system. Public services that have been carried out by direct interaction must be limited and even have to switch to online services. This study aims to examine the urgency of administrative reform in citizen-centric and e-government in Indonesia. This study uses a qualitative method. The author finds that the use of e-government in Indonesia still needs to be improved. Indonesia needs to optimize the use of vertical integration and horizontal integration models that provide a one-stop service network that requires the transformation of public services from the Old Administration Public model to the New Public Service. This also needs to be supported by regulatory reforms in the field of State Administration to increase synergy and harmonization between government institutions, so that there is no overlapping of authorities and conflicts between institutions that can hinder the delivery of services to the community.</em></p><pre> </pre><p><em>Keywords: Administrative Reform; Citizen-Centric, and E-Government.</em></p>