Peran masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas birokrasi tidak dapat diabaikan karena masyarakat sipil memiliki tanggung jawab penting melalui pengawasan publik. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis peran kunci masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas birokrasi dari sudut pandang pengawasan publik. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan berfokus pada studi kasus berbagai organisasi masyarakat sipil yang telah berhasil memantau kinerja birokrasi dengan menggunakan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengeksplorasi temuan-temuan penelitian terbaru. Beberapa teori yang relevan yaitu teori akuntabilitas publik oleh Bovens. Teori ini menekankan pentingnya transparansi, pertanggungjawaban, dan responsibilitas dalam menjaga akuntabilitas birokrasi. Selain itu, teori pengawasan publik dalam peranan ombudsman juga mengemukakan bagaimana masyarakat sipil dapat menjalankan perannya dalam mengawasi kinerja birokrasi. Lalu teori terakhir, teori partisipasi masyarakat sipil oleh Putnam menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi pemerintah sangat penting. Melalui berbagai mekanisme seperti pengawasan publik, pemantauan anggaran, penyelidikan korupsi, dan advokasi reformasi. Ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas keterlibatan masyarakat sipil, termasuk tingkat partisipasi warga, akses terhadap informasi, dukungan dari entitas pemerintah, dan kemampuan organisasi masyarakat sipil itu sendiri.