YURISDIKSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN PEROMPAKAN dI LAUT LEPAS

Abstract

1988 (SUA 1988. Instead of these international rules, some codes and guidances concerning combating piracy are also concluded by international organizations. Keywords : International Jurisdiction, Piracy, Law of The Sea AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan yurisdiksi terhadap perompakan di laut lepas menurut hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deduktif dan menggunakan interpretasi hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat aturan-aturan hukum internasional yang dapat digunakan sebagai yurisdiksi untuk penegakan perompakan yaitu convention on the high seas

Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional

“…Perompakan sampai sekarang masih terjadi pada laut lepas, berlangsung pada lintas-lintas yang strategis diantaranya lintas perdagangan internasional yang disebut sebagai wilayah laut internasional (Utami, Muslimah, & Kusumo, 2014;Yanti & Sari, 2017). Ketika kapal-kapal yang melewati lintas tersebut dengan membawa barang-barang atau bendabenda yang berharga, tentu akan menjadi kesempatan bagi perompak untuk melakukan kejahatan berupa pencurian maupun menawan awak kapal supaya memperoleh uang tembusan dari pemilik kapal (Rahman & Susiatiningsih, 2019;Yustitianingtyas, 2015).…”

“…Istilah perompakan (piracy) diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang terjadi di laut lepas dengan cara kekerasan maupun penahanan secara tidak sah yang dibuat untuk kebutuhan individu. Sedangkan, kejahatan yang berlangsung pada wilayah laut disebut sebagai perampokan (sea/armed robbery) (Utami et al, 2014). Upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut berpengaruh dalam kewenangan mengadili (yurisdiksi) yang berlaku.…”

“…Suatu perbuatan maupun tindakan yang bisa disebut sebagai kejahatan internasional harus memenuhi persyaratan sebagai perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional sehingga diperlukan suatu penyelesaian secara internasional. Semua negara terhadap pelaku kejahatan internasional mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan, serta mengadili dimana pelaku tersebut berada (Utami et al, 2014).…”

“…Sebagaimana diketahui dalam Pasal 107 penyitaan karena perompakan hanya bisa dilaksanakan oleh kapal perang atau kapal lain yang secara jelas diberi lambang dan bisa diketahui sebagai kapal dinas pemerintah (publik) dan diberi wewenang untuk melaksanakan penyitaan. Dengan demikian pemberantasan perompakan dapat dilakukan dengan mengadili pelaku berdasarkan hukum nasional dari kapal perang atau kapal publik yang menangkap perompak tersebut (Prabowo, 2018;Utami et al, 2014;Vidianditha et al, 2020).…”