No abstract

The 4.0 industrial revolution, on the one hand, will open opportunities for the domestic product market to compete internationally and vice versa. Business competition is so tight, the existence of free markets and advances in information technology, robotics, artificial intelligence, transportation, and communication are rapid, giving changes quick on the economy. The way to adapt to the outlook and the ability to project change in the environment and be able to determine the right strategy for this change is a must for organizations that are committed to survival as in Cooperatives in Indonesia. Regarding this problem, there are several e-readiness models that have been developed to test readiness or ability to provide platforms, comparisons, and estimates including TRAM (Technology Readiness and Acceptance Model) and several variables namely business content and institutional contexts that influence the model. The results show that the TRAM 2.0 model and E readiness are related to each other. The E-readiness model has 2 success factors for The McLeod and MacDonell’s projects as attributes used for readiness input. From the correlation process, added a new factor, called Business Content, Institutional Context so that the E-readiness model has 8 factors.

Di indonesia sendiri krisis agraria terjadi disebabkan karena orientasi pembangunan nasional tidak sejalan dengan kondisi realitas yang ada pada masyarakat. Masifnya pembangunan infrastruktur juga sejalan dengan maraknya konflik agraria yang ditimbulkan akibat menyelewengnya pemerintah dari bingkai pembangunan nasional. Ambisi untuk terlepas dari sebutan negara berkembang atau negara ketiga menjadikan rezim melupakan jati diri bangsa indonesia sebagai negara agraris. Gencarnya pemerintah melakukan pembangunan secara masif menjadikan banyaknya kasus alih fungsi lahan. Maka dari itu pemerintah harus membuat kebijakan dengan mempertimbangkan kedua sisi. Yang mana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengwajibkan adanya perlindungan pada lahan-lahan pertanian demi terjaminnya sektor pangan tetap berjalan dan terpenuhi. Disisi lain kebijakan yang menyangkut pembangunan infrastruktur demi tercapainya taraf kesejahteraan di daerah tersebut. Permasalahan alih fungsi lahan merupakan ancaman tersendiri bagi ketahanan pangan di indonesia. Oleh karena itu peralihan fungsi lahan dalam hal ini menjadi pokok pembahasan dari artikel ini. Dimana pembangunan infrastruktur dilakukan di lahan-lahan pertanian membawa dampak positif dan negatif tersendiri.

No abstract