No abstract

No abstract

This research background was the less optimum of law enforcement that has caused the social discipline and social integration weakness in Garut regency. Based on it, core problem of this reseacrh was identifying as : “has the law enforcement affected the social discipline and social integration in Garut regency?”.

PIPPK merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Walikota bandung dan tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung No. 281 tahun 2015. Pemerintah Kota Bandung berharap program PIPPK dapat mewujudkan sinergi kinerja aparatur daerah dengan lembaga masyarakat. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk dapat menilai sejauh mana pencapaian keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewiilayahan di Kecamatan Cibiru Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitiankualitatif karena relevan dengan permasalahan yang ada dan untuk mendeskripsikan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terkait dengan evaluasi anggaran program inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Daerah. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Cibiru Bandung belum terealisasi secara maksimal, sedangkan aspek yang paling vital yang menyebabkan kurangnya pelaksanaan PIPPK ini adalah masalah anggaran dan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang diperhatikan. PIPPK is one of the programs launched by the mayor of bandung and contained in the Bandung Mayor Regulation No. 281 of 2015. Bandung city government hopes that the PIPPK Program can realize the synergy of regional apparatus performance with community institutions. The purpose of this researcher is to be able to assess the extent to which the achievement of the success of the development innovation and Empowerment Program in the District Cibiru Bandung. The research method used in this study is a qualitative research method because it is relevant to the existing problems and to describe the object of research to be studied by the researcher is related to the evaluation of the budget of the development innovation program and regional empowerment. The results of this evaluation showed that the implementation of PIPPK in Cibiru District Bandung has not been realized to the maximum, while the most vital aspects that cause the lack of implementation of this PIPPK is the problem of budget and community empowerment are still less attention.

Kualitas pegawai menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan. Untuk dapat membentuk aparatur pemerintah yang dimaksud di atas, salah satunya dapat dilakukan melalui pembinaan kepegawaian dalam rangka mengembangankan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pembinaan kepegawaian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam pelayanan keagamaan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang gunakan pendekatan kualitaif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (observasi), studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan kepegawaian sudah terlaksana dengan baik, sehingga pelayanan keagamaan kepada masyarakat dapat dilakukan.  Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Kantor Kementrian Agama tingkat Kabupaten melakukan langkah-langkah yang lebih terprogram dan terarah dalam hal pelaksanaan kebijakan pembinaan kepegawaian. Upaya pembinaan kepegawaian harus lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan profesional dan keterampilan pegawai dalam melakukan tugas-tugas pelayanan keagamaan kepada masyakat, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja Kantor Kementrian Agama dan instansi di bawahnya termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melakukan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.