No abstract

No abstract

No abstract

In this paper, social empowerment programs for remote indigenous peoples (KAT) evaluated to ensure that the program has run according to established rules or needs improvement and strengthening. This study uses qualitative methods, and the location chosen as the object is Sula District North Maluku, Indonesia. This study was conducted in the KAT Village location: Pancoran Kum Hamlet, North Mangoli District. The result showed that the social empowerment program implementation for remote indigenous communities in the Kadai tribe community in Pancoran Kum Hamlet, Waisakai Village, North Mangoli sub-district, has been going well. According to the determined mechanism, it is seen from the community's positive response when receiving a remote customary community housing program that has been completed. The social service incorporation and village community empowerment is an inhibiting factor in social empowerment programs implementation for small indigenous communities in Pancoram Kum Hamlet. Also, limited funds are an inhibiting factor social empowerment programs implementation, where every year is only IDR 350 Million budgeted in the social sector, one of which is in KAT midwives. Therefore, an increase in the funding portion of both central and regional governments need to maximize the implementation program. The Provincial Government needs to build cooperation with the regency/city government to follow up on the Central Government empowerment program after the community has been successfully relocated or organized in one settlement.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai dengan persepsi politik masyarakat dalam pembentukan daerah otonomi baru di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode ini digunakan dengan maksud membuat penggambaran secara sistimatis, factual, dan akurat dalam menganalisis fakta-fakta secara langsung dilapangan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi politik masyarakat dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tahun 2014 tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, padahal awal tahun 2014 isu pemekaran sangatlah direspon baik oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Loleba sehingga masyarakat tidak segan-segan dalam memberikan dukungan mereka. Persepsi ini muncul karena, pertama rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten induk dengan Kecamatan Wasile Selatan. Kedua, pemikiran politik ini lahir karena dalam proses pengurusan administrasi misalnya KTP, KK, Akta Kelahiran, seringkali terkendala pada biaya transportasi yang terlalu tinggi. Alasan inilah yang mendorong semangat masyarakat tetap mendukung agenda rencana pemekaran Wasile Raya menjjadi kabupaten yang baru.