Recent facts state that there is a symptom of negative implications in education, there is a threat of social insecurity. These threats can be seen in immoral and immoral acts committed by school-age children and educated people. This condition is the result of the inability of the educational process in fostering the morals of the students. This moral education discourse has been widely discussed, but in a philosophical context it is necessary to refresh and explore ideas. In the context of Islamic education, the figures that can be appointed are well-known and credible Muslim figures. This article attempts to examine the philosophical foundational ideas proposed by Al-Ghazali and Ibn Miskawaih and their proposals related to ontology, epistemology, and axiology. Ibn Miskawaih and Al-Ghazali provide an understanding of morality as a mental condition that encourages a person to take an action spontaneously and consistently. Good morals, actualized in good behavior. On the other hand, bad morals will be actualized in bad behavior. Morals are indicators of a person's psyche. Al-Ghazali and Ibn Miskawaih agreed to propose a middle way. Although the terms are different. For Ibn Miskawaih, the middle way is a condition between the extreme left and the extreme right. Meanwhile, for Al-Ghazali, wasatiah is a condition of the soul that is in line with the Shari'a and reason. To achieve such conditions, training and habituation can be carried out, including efforts to approach God (Allah). The goal, said Ibn Miskawaih, so that someone can achieve as-sa'adah (happiness),

Masyarakat Madura seringkali terjebak dalam stereotipe karena dua hal. Pertama, konflik dalam masyarakat Madura kadang berujung carok. Kedua, para peneliti Madura cenderung memusatkan perhatian pada tindak kekerasan dan perilaku carok. Stereotipe itu pun berakibat pada budaya budaya pemukiman tanèan lanjâng. Padahal beberapa fakta menyatakan bahwa sistem permukiman tanèan lanjâng menjadi suatu lingkungan yang nihil carok. Masyarakat tanèan lanjâng di Omben, Kabupaten Sampang misalnya telah menjadi best practice dalam mengelola konflik sehingga menjadi suatu daerah nihil carok. Artikel ini hendak mencari dua hal. Pertama, pola harmonisasi dalam kehidupan masyarakat tanèan lanjâng. Kedua, berusaha menginventarisasi penguat harmonisasi sosial dalam masyarakat Madura yang dikemas dalam sistem tanèan lanjâng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus. Data-data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan siklus analisis data interaktif. Dalam menguji keabsahan data dilakukan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Kesimpulan yang didapat antara lain, pola harmonisasi sosial dalam kearifan lokal masyarakat tanèan lanjâng, terdiri dari empat pola. Pertama, Rasionalitas instumental yang ditujukan untuk terciptanya kerukunan dan keharmonisan. Kedua, rasionalitas nilai yang diwariskan para leluhur. Ketiga, tindakan tradisional yang didasari oleh asas-asas kearifan lokal yang mengakar sebagai tradisi. Keempat, tindakan afektif yang merupakan dorongan reflektif emosi dan perasaan. Sementara itu, kehidupan harmoni dalam masyarakat tanèan lanjâng dikuatkan oleh dua simpul pengikat. Pertama, kekeluargaan. Entitas kekeluargaan yang tergambar dalam struktur bangunan dan keluarga batih dalam pemukiman tanèan lanjâng. Kedua, kehidupan harmoni dalam masyarakat tanèan lanjâng diperkuat oleh tradisi dan dogma agama yang diinternalisasi secara kontinyu.

Pendidikan bisa jadi sebuah kartu remi, seseorang bisa menebaknya dari rencana-rencana definitif bernama kurikulum. Sebab, ramalan atas pendidikan begitu erat kaitannya dengan kurikulum. Ia menjadi semacam penentu bagi arah perkembangan pendidikan. Bahkan tujuan pendidikan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan kurikulum pendidikan.Kurikulum menjadi suatu kausal, bahwa jika wujudnya baik, maka output dari suatu pendidikan akan baik pula. Demikian sebaliknya. Jika seperti itu, maka posisi kurikulum tidak boleh tidak, harus dipersiapkan secara matang. Persiapan itu setidaknya titandai dengan begitu dinamisnya kurikulum pendidikan di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan jika telah ada sebelas kali perubahan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, 2013. Walaupun banyak orang merasa sinis—atau lebih tepatnya menganggap ada muatan politik—terhadap intesitas perubahan kurikulum tersebut. Tetapi yang terpenting adalah keyakinan bahwa, kurikulum tetap merupakan program dalam mencapai tujuan pendidikan .Tujuan pendidikan yang berdasarkan kehendak manusia yang membuat kurikulum itu sendiri. Kehendak manusia, siapa pun, di mana pun, sama, yaitu menghendaki terwujudnya manusia yang baik .Karena begitu pentingnya kurikulum dalam menentukan kualitas pendidikan, maka tulisan ini memusatkan perhatian pada karakter dan orientasi kurikulum pendidikan Islam, yang selama ini diyakini paling syumul (mencakup) dalam mempersiapkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai pengertian yang baik, maka tulisan ini akan membahas definisi kurikulum pendidikan Islam, karakter kurikulum pendidikan Islam dan orientasi pendidikan Islam.

Problematics of high pregnancy before marriage, abortion case, and divorce in Indonesia, showing that education has not implicated positive for woman character. However, woman is a key of genesis superior prospective in the future. This thing is also realized by Islamic boarding school based on religion dogmas interrelated education for woman. This article examine deeply about concept and implementation of woman education in the tertiary educational institution of Islamic boarding school. Data in this research are collected by method of participant observation, interview and documentation. Then those data are reduced, provided as conceptual to be taken the conclusion. Result of research indicated that woman education in the tertiary educational institution of Islamic boarding school included by three elements: regulation, actor and feedback. This woman education is being on expression values Islamic, Tarbawi and Ma’hadi. By purpose producing Muslim woman who are salihah, qanitah, hafidzah linafsiha, raiyah fi baiti zaujiha, murabbiyah liawladiha dan qa’idah liqaumiha.

Pelaksanaan pendidikan tidak bisa lepas dari sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang penting dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan-rujuan pendidikan. Karenanya, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS BAB XII Pasal 45, satuan pendidikan dituntut untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Masalahnya, sarana prasarana berhadapan dengan kondisi finansial dan proses pengelolaannya. Lembaga pendidikan yang mandiri secara finansial dan SDM tentu tidak masalah dengan dua tantangan tersebut. Tetapi bagaimana dengan lembaga pendidikan pesantren di kepulauan? Artikel ini akan membahas manajemen sarana dan prasarana pendidikan di PP.  Raudlatul Amien di kepulauan Kangean dalam mendukung proses pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus. Data-data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dengan siklus pengumpulan data, reduksi data, model data, verifikasi dan penarikan  kesimpulan. Dalam menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Simpulannya, PP. Raudlatul Amien mengelola sarpras dengan tiga tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Tanggung jawab utama sarana dan prasarana berada di bawah seksi sarpras dibantu kesadaran masing-masing pengguna atas keterawatan sarpras yang ada secara kohesif. Tanggung jawab yang kohesif dibangun dengan pemenuhan kesejahteraan dan pembinaan etos kerja yang islami, ma’hadi, dan tarbawi.