Indonesia dan Korea Selatan sepakat menginisiasi pembicaraan perundingan IK-CEPA pada 2011 untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi yang lebih komprehensif. Sayangnya, pembicaraan perundingan ini terkendala dan tidak jelas nasibnya. Penelitian ini mencoba menelaah penyebab kendala pembicaraan perundingan IK-CEPA. Beberapa penelitian terdahulu serupa lainnya, membahas penurunan kerjasama perdagangan Indonesia-Korea dan IK-CEPA sebagai salah satu solusinya, namun tetap terjadi kendala. Penelitian ini berusaha menjawab fenomena tersebut melalui pendekatan behavioralisme, yang mana perilaku aktor dan interaksinya dapat dijelaskan berdasarkan data-data statistik serta pernyataan resmi pemerintah Indonesia dan Korea. Penelitian ini menggunakan metode causal process tracing yang menjadi metode pada penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini berkesimpulan bahwa sikap pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam perundingan IK-CEPA berbanding lurus dengan statistik perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan.

Artikel ini berargumen terdapat motif politik dan ekonomi dibalik respon isu krisis kemanusiaan Rohingya yang merupakan bentuk rivalitas soft power Amerika Serikat (AS) dan China. Beberapa tulisan terdahulu menelaah rivalitas kedua negara dengan fokus isu keamanan dan isu ekonomi semata, namun belum ada artikel yang membahas rivalitas soft power keduanya. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus serta teknik pengumpulan data studi pustaka. Temuannya adalah pipa gas dan minyak di Rakhine, pelabuhan Kyaukpyu sebagai jalur lintas perdagangan, penyebaran pengaruh nilai demokrasi oleh AS, serta latar belakang permasalahan krisis muslim Uighur di Xinjiang merupakan beberapa kepentingan nasional yang sebenarnya ingin dicapai melalui rivalitas soft power dua negara.

The electric vehicle trend globally made mobile automakers preparing another strategy. Nonetheless for Hyundai as South Korean biggest automaker with their success in the domestic market attracting Hyundai to expand their business. On the other side, Indonesia as the biggest economy in ASEAN demands continuous growth of its economy and expecting economy drive from foreign direct investment (FDI) and seeing the global trend despite lack of electric vehicle facilities and technology. This article analyzes why Hyundai decided to make a direct investment in Indonesia regarding the electric vehicle. This article tried to break down the premises through the push-pull factor in order to give an argument about Hyundai reasons in Indonesia.

Abstrak Perubahan konstelasi global memberikan dampak nyata dari segi aktor diplomasi ekonomi. Jikalau dahulu hanya negara dan MNC yang saling berinteraksi, kini dunia internasional memasukan NGO dan IGO kedalam interaksi diplomasi ekonomi saat ini dengan perannya masing-masing. INFID sebagai NGO berperan penting terhadap aktor diplomasi ekonomi lainnya. Lebih lanjut, dalam diplomasi ekonomi transnasional memiliki spesialisasi dengan memasukan isu transnasional, aktor NGO dan IGO di dalamnya. Artikel ini lebih spesifik menelaah implementasi SDGs di Indonesia –isu pengentasan ketimpangan sosial sebagai isu transnasional menunjukkan tren meningkat di dunia, khususnya di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus maupun studi pustaka. Di lain sisi, artikel ini pula berargumen bahwa INFID memiliki peran penting dalam diplomasi ekonomi transnasional Indonesia dengan cara memberikan peran aktif dengan berbagai cara dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia maupun pada pertemuan PBB terkait implementasi SDGs poin pengentasan ketimpangan sosial. Pada kesimpulannya, isu pengentasan ketimpangan sosial menjadi isu transnasional yang semakin penting. Merespon isu tersebut, INFID sebagai NGO memiliki peran penting terhadap pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia sebagai bagian diplomasi ekonomi transnasionalnya.  Kata kunci: NGO, pengurangan ketimpangan sosial, SDGs, diplomasi ekonomi transnasional   Abstract Changes in the global constellation have a real impact in terms of economic diplomacy actors. If in the past only the state and MNC interacted with each other, now the international world has included NGOs and IGOs ​​into the interaction of current economic diplomacy with their respective roles. INFID as an NGO plays an important role in other economic diplomacy actors. Furthermore, in transnational economic diplomacy has a specialization by including transnational issues, NGO and IGO actors ​​in it.  This article is more specific examine the implementation of SDGs in Indonesia - the issue of alleviating social inequality as a transnational issue shows an increasing trend in the world, especially in Indonesia. This article uses qualitative research methods with case study approach and literature studies. On the other hand, this article also argued that INFID has an important role in the Indonesia's transnational economic diplomacy by playing an active role in various ways in the Indonesian government's policy-making process as well as at UN meetings related to the implementation of the SDGs to reduce social inequality. In conclusion, the issue of alleviating social inequality has become an increasingly important transnational issue. Responding to the issue, INFID as an NGO has important role in the Indonesian government's policy making as part of its transnational economic diplomacy. Keywords: NGOs, social inequality alleviation, SDGs, transnational economic diplomacy

The Vision of President Jokowi to create Indonesia as a world maritime axis meets a variety of challenges. Piracy and armed robbery are the real threat faced by each state, in particular, Indonesia as a maritime (archipelagic) state. The escalation more is realized in real life. For facing the challenges, states in Asia create The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). Unfortunately, Indonesia is not joining the regional cooperation that makes this phenomenon is very interesting to investigate. Therefore, this article argues that Indonesia's foreign policy did not ratify ReCAAP's regional cooperation was identified from various factors including systemic sources, societal sources, governmental sources & idiosyncratic sources. This article uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques in this article use a literature study where is sourced from several kinds of literature. This article concludes that the four factors above that influenced Indonesian policy did not ratify the ReCAAP regional cooperation.