Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki fungsi pengawasan, termasuk pengawasan di wilayah perairan dan/sungai, atau disebut dengan pengawasan laut. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan laut tersebut, DJBC melakukan patroli laut. Seluruh rangkaian kegiatan patroli laut yang terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran patroli laut diadministrasikan dan didokumentasikan. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pengadministrasian kegiatan patroli laut yang semula dilakukan secara manual, saat ini telah dimodernisasi dengan menggunakan Aplikasi Manajemen Patroli Laut. Penggunaan Aplikasi Manajemen Patroli Laut, atau yang disebut dengan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) ini telah diterapkan secara penuh kepada seluruh satuan kerja yang memiliki proses bisnis pengawasan laut mulai tanggal 30 Juni 2019 melalui KEP-107/BC/2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut dalam mendukung kegiatan patroli laut DJBC, serta menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi sekaligus upaya mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menguraikan kinerja implementasi kebijakan berdasarkan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwards III. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling berkaitan dan memberikan pengaruh pada implementasi Aplikasi Manajemen Patroli Laut. Berdasarkan hambatan yang dianalisis dengan fishbone, diketahui bahwa hambatan pada implementasi kebijakan ini paling banyak terkait dengan kekurangan pada indikator sumber daya berupa Aplikasi Manajemen Patroli Laut tersebut sendiri serta telah dilakukan upaya dalam rangka mengatasi hambatan tersebut. Directorate General of Customs (DJBC) has a supervisory function including supervision in water and/or river areas, also referred to as maritime surveillance. To carry out these maritime surveillance activities, DJBC conducts maritime patrols. The whole series of maritime patrol activities consists of the preparation, implementation, and termination stages of marine patrols. All stages are administered and documented. Along with current technological developments, the administration of maritime patrol activities, which was originally done manually, has now been modernized using the maritime patrols Management Application. With this application, all maritime patrol administration activities are ensured to be more effective and efficient. The use of the maritime patrols Management Application has been mandated for all work units that have maritime surveillance business processes starting on June 30th, 2019 through KEP-107/BC/2019. The purpose of the study was to analyze the implementation policy of using the maritime patrols Management Application in supporting DJBC maritime patrols activities, analyze the obstacles that occur, as well as efforts to overcome these obstacles. The research method used descriptive qualitative research. The researchers described the policy implementation performances based on 4 (four) variables that influence policy implementation according to Edwards III, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the obstacles analyzed by the fishbone diagram, it is known that the obstacles in implementing this policy are mostly related to the lack of facility resource variables, such as the maritime patrols Management Application itself. Efforts have been made to overcome these obstacles.