Many cases occur in communities that smuggle laws, one of which is the implementation of polygamy in the absence of polygamy permission from the court, which makes the marriage later cause a problem, including related to inheritance. This study intends to (1) analyze the results of the judges' consideration regarding the validity of marriages using false status in case decision number 339/Pdt.G/2020/PA. Ktb; (2) analyze the results of the judges' consideration regarding the inheritance rights of (second) wives from marriages using false status in case decision number 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. This research uses a type of normative legal research by using primary and secondary legal materials by collecting documents. Data obtained through literature studies will be studied qualitatively and presented descriptively. This study resulted in conclusions, among others: (1) The results of the judges' consideration regarding the validity of marriages using false status in case decision number 339/Pdt.G/2020/PA. Ktb, where the virgin status of the heir is not in accordance with the actual situation because the heir already has a previous wife and there has never been an annulment of marriage from anyone so that the panel of judges still declared the marriage valid but was judged by the panel of judges as a polygamous marriage in bad faith. (2) the second wife does not get the right to inherit as heirs because the Panel of Judges considers polygamous marriage that is not in good faith because there is no polygamy permit so that the Panel of Judges guides the Supreme Court Circular Number 2 of 2019 point C of the Religious Chamber number (1) letter (f), but for the sake of fairness the panel still gives part of the estate of the testator to the second wife through the expansion of the mandatory will

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penolakan keputusan medis pasien dewasa kompeten. Melalui penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji penerapan norma–norma atau kaidah–kaidah dalam hukum positif.  Hasil Penelitian penolakan tindakan medis adalah hak yang dimiliki oleh pasien berdasarkan Undang-Undang Praktik kedokteran No. 29 Tahun 2004 pada Pasal 52 poin (d) yang berisi tentang hak menolak tindakan medis dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 56 poin (a) juga mengatur hak pasien yaitu pasien berhak menolak tindakan medis. Namun, hak tersebut tidak berlaku pada penderita penyakit menular kedalam masyarakat yang luas, keadaan seorang yang tidak sadarkan diri dan gangguan mental berat.  Apabila pasien mempergunakan haknya dalam memberikan penolakan terhadap suatu tindakan medis dan pasien telah mendapatkan informasi yang cukup maka segala konsekuensi atas penolakan tersebut menjadi tanggung jawab pasien itu sendiri. Apabila pasien menggunakan haknya dalam menolak suatu tindakan medis maka pasien telah melepaskan hak hukumnya terhadap dokter. Sedangkan akibat hukum penolakan tindakan medis terhadap dokter apabila dokter telah menjalankan kewajibannya maka dokter terlepas dari segala akibat hukum yang timbul setelah penolakan tersebut baik pada aspek hukum perdata maupun aspek hukum pidana.