Jalan merupakan merupakan urat nadi perekonomian di suatu negara, terutama jalan-jalan utama yang menghubungkan ke sektor-sektor ekonomi, penggunan jalan akan terganggu dengan adanya pembangunan berupa perbaikan fisik Drainase, sehingga pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu, perencanaan akan terganggu hak pengguna jalan tersebut. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana pembanggunan Drainase akan berakibat kepada hak pengguna jalan dan berefek kepada perekonomian di kota Bukittinggi. Penelitian dilakukan dengan penelitian normatif empiris, mengkaji aspek hukum dengan konsep actual behavior, dengan pendekatan metode yuridis normatif serta menggunakan analisis data metode kualitatif.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset nagari pada pemerintah nagari Pagaruyung.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap narasumber dan observasi lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian. Hasil dari penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Terkait transparansi dalam pengelolaan aset di nagari Pagaruyung dapat dilihat dengan kemampuan nagari Pagaruyung yang mana nagari sudah menjalankan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan aset nagari Pagaruyung telah disusun melalui penerapan asaz musyawarah yang dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Terkait akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah nagari Pagaruyung terbilang baik tercermin pada perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendaliaan yang dilakukan oleh nagari Pagaruyung, dapat dilihat pada pelaporan aset nagari Pagaruyung yang bisa di pertanggung jawabkan dan dapat diterima oleh pihak Inspektorat. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Aset Tetap, Pemerintah Nagari

Abstract  The purpose of this activity is to assist each Cooperative that has been appointed by the Padang Panjang Koperindag Service in solving administrative problems, stabilizing the AD/ART of Sharia Cooperatives to Compiling Financial Reports for Sharia Cooperatives. The method used is the root cause method, using awareness, capacity building and empowerment strategies. As a result of this cooperative assistance, all cooperatives that have been assisted are all ready and willing to seriously convert their cooperatives into sharia cooperatives. So there are about 6 (six) cooperatives that are sharia legal and apply sharia principles from a total of 42 (forty two) cooperatives that are assisted and there are 36 (thirty six) cooperatives that are legally not Sharia cooperatives.

Islam mengatur tatan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhanya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan mahluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini di karenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Semua kebutuhan tersebut tidak dapat di peroleh secara gratis tetapi harus di usahakan dengan benar dan sah. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengeruh zakat terhadap kegiatan ekonomi. Metode yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian literatur (library research) dengan pendekatan teoritis.Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya peranan zakat terhadap produksi, peranan zakat terhadap konsumsi, dan peranan zakat terhadap Distribusi. sehingga zakat dapat memberdayakan ekonomi umat.Kata kunci : zakat, produksi, konsumsi, distribusi

Sedemikian pesatnya tuntutan zaman dan derasnya pengaruh budaya luar yang melahirkan emansipasi wanita dan kesetaraan gender sehingga perempuan Minang mengalami kehilangan jati diri serta terjadinya dekadensi moral sebagai efek dari pergeseran nilai nilai adat Minangkabau yang berangsur memudar. Fatalnya lagi secara signifikan peranan perempuan Minang telah mengalami kehilangan hak perlindungan adat (sektor Domestik) yang beralih kepada aktifitas kesetaraan gender tanpa batas (sektor publik) dengan terjadinya kecenderungan pergeseran bentuk keluarga dari keluarga luas (exstended family) tinggal dalam satu rumah gadang, menjadi keluarga inti (nuclear family) tinggal dalam satu rumah individu, maka secara tidak langsung juga lebih menguatkan peran suami atau ayah dalam tanggung jawabnya yang semakin penting dan perannya sebagai “mamak” (paman-saudara laki-laki pihak ibu-red) dalam keluarga besar yang semakin berkurang. Akibatnya penguasaan harta pusaka tinggi yang dulunya sifatnya vital secara Ekonomi Adat yang berprinsip kepemilikan komunal sebagai bentuk perlindungan ekonomi perempuan Minang, akhirnya beralih fungsi menjadi harta pusaka rendah secara Ekonomi Syariah yang berprinsip kepemilikan individualis, sehingga identitas dan status sosial perempuan Minang  mengalami nasib malang menjadi wanita tuna susila atau budak di negeri orang. Maka peran Ninik Mamak para Pemangku Adat serta pemerintah dan dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengupayakan mengembalikan hak hak perempuan Minangkabau melalui rekonsiliasi Ekonomi Adat dengan Ekonomi Syariah agar sejalan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat adat Minangkabau.Kata Kunci : Rekonsiliasi Ekonomi Adat Minangkabau  Dengan Ekonomi Syariah dalam Menyelamatkan Moralitas Perempuan Minang