Permasalahan yang sering di hadapi dalam penanggulangan masyarakat miskin ini adalah luasnya wilayah serta sulitnya jangkauan ke daerah-daerah miskin yang ada di Kapuas Hulu serta masih rendahnya kualitas infrastruktur yang dimiliki. Perbatasan merupakan wilayah terdepan suatu bangsa, begitu juga dengan Kecamatan Nanga Badau, yang berbatasan dengan Serawak Malaysia, memiliki potensi alam yang masih dapat dikembangkan agar masyarakat yang ada di perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak pembangunan PLB kecamatan Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu terhadap kesejahteraan masyarakat di Nanga Badau. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Badau, Kadis Ekonomi Bappeda Kapuas hulu, Sekretaris Diknas kapuas hulu, dan tokoh masyarakat di perbatasan. Setelah data terkumpul diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dan observasi bahwa PLB Badau masih belum mampu memberikan perubahan yang berarti terhadap perekonomian masyarakat, di sektor pendidikan sudah terdapat perubahan dimana yang dahulu perbatasan merupakan daerah tertinggal sekarang tidak terjadi lagi, pada aspek politik juga masyarakat sudah memiliki kemampuan yang cukup dalam keikutsertaannya terhadap pesta demokrasi di Kapuas Hulu, masyarakat di perbatasan tidak dijadikan obyek akan tetapi sebagai subyek politik itu sendiri.

Sebagian besar Desa di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah tertinggal baik dari segi komunikasi, transportasi dan informasi. Rendahnya koordinasi antara pemerintahan Kecamatan dengan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan informan penelitian terdiri dari Kepala Desa dalam Kecamatan Selimbau, Sekretaris Camat Selimbau, Camat Selimbau serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa  untuk kepentingan administrasi dan juga untuk tugas pembinaan terhadap pejabat pemerintahan tingkat desa. Koordinasi dilakukan camat tidak hanya dilakukan apabila muncul kendala-kendala yang dihadapi Kepala desa tetapi merupakan kegiatan rutin dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengetahui perkembangan program-program pembangunan desa yang sudah dilaksanakan. Bentuk koordinasi yang sering dilakukan adalah interdiciplinary dengan tujuan mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lainnya secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Serta Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa yang sering dihadapi apabila koordinasi tidak memberikan solusi yang sejalan dengan keinginan masyarakat dan camat tidak memiliki wewenang memberikan keputusan karena harus meminta persetujuan dan keputusan pemerintah kabupaten. Kendala lain dapat disebabkan faktor alam seperti banjir besar dan kemarau panjang, karena kepala desa tidak dapat berkoordinasi langsung dengan pihak kecamatan.