Regional autonomy essentially pushes the regional government to take care of its own region's affairs. In the regional autonomy, the orientation in its development is surely based on the region's potentials in various aspects and legalities to push the region's potential of productivity. One of the reasons is so that the region may be advanced in the aspect of development. It cannot be denied that online transportationsboth those which are two-wheeled or four-wheeledhave become a trend in the society as it has the advantage of an eased system. With this ease, there needs to be strategic policies in the form of regional government policies to increase the region's potentials especially in the aspect of regional retribution through the public transportations provided by the transportation companies. This is so that the Regional Original Income may increase. This regulation is hierarchic. Thus, it gives the regional government to form a policy regarding the collection of regional retribution through public transportation services. This may increase the Regional Original Income in the framework of regional autonomy. This research uses a normative approach to analyze the region's potentials to collect regional retribution through public transportation services, and it is regulated in the Constitution No. 28 of 2009 regarding Tax and Regional Retribution.

Prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), merupakan hal yang wajib dijalankan sehingga dengan adanya prinsip tersebut keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang secara operasional dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hasil penelitian ditemukan Prinsip persamaan di depan hukum baru sebatas pemeriksaan setiap perkara, namun tidak dibarengi dengan putusan yang mencerminkan kedudukan yang sama didepan hukum, sehingga putusan itu jauh dari keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk putusan yang mencerminkan adanya disparitas karena terkesan adanya perbedaan di depan hukum, misalnya terlihat pada Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi.