Hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap petugas investigator forensika digital dalam menjalankan aktivitas forensika digital adalah diikutinya setiap tahapan dan prosedur dalam forensika digital. Tahapan tersebut dikenal dengan istilah frameworks ataupun SOP investigasi. Tahapan dalam proses forensika digital harus sesuai dengan aturan hukum dan juga mekanisme yang tepat.  Namun framework investigasi yang berkembang saat ini ternyata masih terdapat kekurangan dimana ada tahapan-tahapan yang diatur dalam standar yang berlaku seperti SNI 27037:2014, ternyata tidak diatur dalam framework tersebut. Sehingga ketika tahapan tersebut terlewatkan dalam proses investigasi, tentu akan menjadi sebuah masalah dan bisa digugat di pengadilan serta dibatalkannya hasil investigasi yang dilakukan terkait adanya prosedur yang tidak dilaksanakan. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan melakukan identifikasi terhadap ketentuan dan proses penting dalam dokumen SNI 27037:2014 untuk kemudian menghasilkan instrument evaluasi yang dapat digunakan oleh penyidik atau praktisi forensika digital untuk melakukan penyesuaian atau evaluasi terhadap framework yang digunakan selama ini.

Historiographically, there is false understanding that the 1960’s landreform in Indonesia was only supported by communism party, and religion-based parties were on the opposite sides, ideologically and sociologically. This article contradicts the simplification of the understanding of the history by pointed out that Nahdlatul Ulama supported the policy of land reform. The support was within the framework of the creation of justice, as well as the understanding that private land ownership is respected in Islam, as part of the goal in enforcing syari’at: to keep the possessions of the umat (hifdhul maal). Not only on the implementation, Pertanu also defend and fight for the peasants when they were expelled, and their lands were taken over (counter-landreform) post 1965. Based on the archived of ANRI and local military documents, this article record the institutional history of Pertanu and its struggle to defent the peasants after 1965, and the dynamic of the implementation of land reform and its backflow in Banyuwangi, East Java. The description of historical experiences of this peasant organization is equipped by contextual reflection and its revitalization on current era when facing contemporary agrarian issues. Intisari: Secara historiografis berkembang pemahaman yang keliru bahwa landreform era 1960-an di Indonesia hanya didukung oleh partai berpaham komunisme. Sedangkan partai berbasiskan agama, berada pada pihak yang berseberangan, baik secara ideologis maupun sosiologis. Artikel ini membantah simplifikasi pemahaman sejarah tersebut dengan menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama mendukung kebijakan landreform. Dukungan itu dalam kerangka penciptaan keadilan sekaligus pemahaman bahwa kepemilikan tanah pribadi dihormati di dalam Islam, sebab merupakan bagian dari tujuan penegakan syari’at: menjaga harta benda umat (hifdhul maal). Tidak hanya pada tahap pelaksanaan, Pertanu bahkan juga membela dan memperjuangkan kaum tani tatkala mereka diusir dan diambil-alih tanahnya kembali (counter-landreform) pasca 1965. Berdasarkan arsip dari ANRI dan dokumen militer daerah, artikel ini merekam sejarah kelembagaan Pertanu dan perjuangannya dalam membela kaum tani pasca 1965, serta dinamika pelaksanaan landreform dan arus baliknya yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Uraian pengalaman sejarah perjalanan organisasi tani ini dilengkapi dengan refleksi kontekstualitasi dan revitalisasinya pada era saat ini tetkala berhadapan dengan masalah-masalah agraria kontemporer.

One of the policy undertaken by the Government of Indonesia in take care of the rearrangement of ownership, control, utilization and the use of land is Agrarian Reform. The implementation of agrarian reform that has produced various kinds of legal products still raises figures of inequality in the rearrangement of ownership, control, utilization and the use of land, it’s make the implementation of agrarian reform program was like walking in place. Therefore the purpose of this study is to analyze agrarian reform policies in the three implementation periods in terms of the regulations that have been issued by comparison of each era of implementation of the four principles of land governence.The method in this research is use normative law research method, this research were reviewed from various aspects such as aspects of theor, philosophy, comparison, structure/composition, consistency, general explanation, and explanation in each articles. This approach is undertaken in order to understand the philosophy of the rule of law overtime, as well as to understand the changing and evolving of philosophy underlying the rule of law relating to the topic that was researched.The result of the research conduct that the legal product policy produced in three era of agrarian reform period in Indonesia the implementation of the Old Order era can be carried out well, because of the five main regulations and legislation produced can be used the four principles of land governence. The conclusion is the resulting law product policy can be used as a reference in the implementation of agrarian reform in Indonesia. Keyword: Agrarian Reform, Law Policy Product, Land Governence. Intisari: Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah yaitu Reforma Agraria. Pelaksanaan reforma agraria yang sudah menghasilkan berbagai macam produk hukum kebijakan masih memunculkan angka ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, seolah-olah pelaksanaan program reforma agraria seperti berjalan di tempat. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kebijakan reforma agraria pada tiga periode pelaksanaan yang ditinjau dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dengan perbandingan masing-masing era pelaksanaan terhadap empat prinsip kebijakan pengelolaan pertanahan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktrur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, dan penjelasan pada tiap pasal. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan produk hukum yang dihasilkan dalam tiga era periode reforma agraria di Indonesia periode pelaksanaan pada era orde lama  reforma agraria dapat dijalankan dengan baik, karena dari kelima pokok peraturan dan perundangan yang dihasilkan memenuhi empat prinsip kebijakan pengelolaan pertanahan. Sehingga dapat dikatakan kebijakan produk hukum yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.Kata Kunci: Reforma Agraria, Produk Hukum Kebijakan, Tata Kelola Pertanahan.

Reproduction of violence in Bangkalan Madura often occurs; this is influenced by carok culture, which is passed down from generation to generation. Carok is one of the acts of violence that has become cultural and rooted in the community of Bangkalan, Madura. Carok's actions were taken in defending his pride, the way to solve the problem that led to this act of violence positively affected the character and attitude of the young generation of Bangkalan. This study examines the effect of reproduction of violence inherited from today's young generation, what must be done to stop the reproduction of this violence. The method used is a survey and interview with youth in Bangkalan, Madura. The results of this study indicate that the Carok tradition still influences the younger generation in Bangkalan Madura, this is because of the high value of self-esteem and the encouragement of the social environment of the Bangkalan Madura community. The act of violence in the form of carok often gets support from the social environment, and this is what then triggers the aggressive and temporal attitude of the Madurese community. In some cases of carok, what happens is always triggered by the same motives, namely, wife's honour, self-esteem and revenge.

No abstract