AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik proses metakognisi siswa pada tahap berpikir deduksi informal dalam menyelesaikan masalah geometri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sebanyak 66 siswa SD dites kemampuan berpikir geometri Van Hiele untuk dikelompokkan sesuai dengan tahap berpikir geometri. Siswa yang berada pada tahap berpikir deduksi informal kemudian diminta memecahkan masalah geometri. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk menggali karakteristik dari proses metakognisinya. Berdasarkan analisis data urutan karakteristik dari proses metakognisi adalah lengkap melalui proses perencanaan, monitoring dan evaluasi. Indikator proses metakognisi tersebut muncul pada setiap komponen pemecahan masalah, mulai dari memahami masalah, menyusun rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan masalah hingga memeriksa solusi yang diperoleh. Kata Kunci: Metakognisi, Deduksi Informal, Permasalahan Geometri AbstractThis study aims to determine the characteristics of students' metacognition process at the level of informal deduction thinking in solving geometry problems. This research is a qualitative descriptive research. 66 elementary students were tested about their thinking ability of Van Hiele geometry by dividing them into some groups according to their geometry thinking level. The informal deductive thinking level group was tested for problem-solving geometry. Furthermore, interviews were conducted to explore the characteristics of their metacognition process. Based on the data analysis, the characteristics sequence of the metacognition process is complete through the process of planning, monitoring, and evaluation. The metacognition process indicator appears in each problem-solving component, from understanding the problem, preparing a problem-solving plan, implementing a problem-solving plan to check the solutions obtained.

Dalam kondisi normal baru yang diterapkan saat ini menjaga kebersihan diri dan lingkungan sangat penting untuk meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan bersih yaitu membuang sampah pada tempatnya. Namun masalah yang terjadi saat ini penting menghindari sentuhan langsung dengan benda-benda yang dianggap kurang bersih, tutup tempat sampah merupakan satu diantara benda yang dihindari untuk disentuh secara langsung agar dapat meminimalisir dampak pandemi covid-19.Penelitian dilakukan untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19 dengan membuat tempat sampah otomatis memberi solusi dalam kondisi pandemi saat ini, pada rancang bangun tempat sampah otomatis dengan monitoring kapasitas sampah otomatis berbasis mikrokontroler arduino uno langkah awal yaitu menentukan komponen yang akan digunakan, membuat skema dari komponen yang ditentukan menggunakan Software Fritzing Portable, mendesain perangkat yang digunakan pada tempat sampah, pengetesan sensor jarak (Sensor HC-SR04) dengan arduino dan melihat pengaruhnya terhadap motor servo, pengetesan modul Wifi (modul ESP8266).Pada hasil akhir penelitian sensor jarak dapat mendeteksi target dengan radiaus maksimal 20cm, motor servo dapat bergerak 90⁰ pada saat sensor jarak mendeteksi target, modul Wifi (modul ESP8266) dapat mengirimkan notifikasi saat sampah penuh.

This paper examines the problem of whether the inclusion of religious words in the Indonesian Constitution is tantamount to the establishment of a religious constitution. By focusing on the Constitution’s provision on “belief in the One and Only God” in Article 29(1), this paper challenges the received theory of the religiosity of the Constitution. To that end, the paper first investigates the doctrinal and historical implications of Article 29(1). Particular analysis concerns the implications of this constitutionalization for Islamic law. The Constitutional Court’s decision on interreligious marriage is critically examined as an example of how the received theory is endorsed and articulated in the case of marriage. This paper argues that Article 29(1) concerns all religions, without any implied exclusion of non-monotheistic religions. Moreover, this paper affirms what is called the Pancasila state, located between an exclusively secular state and a religious or theocratic state. This arguably makes the notion of the religiosity of the Constitution unjustified. The Constitutional Court, however, has interpreted Article 29(1) in a strongly religious sense, leading to religious supremacy and, accordingly, is contrary to how the Constitution ought to be understood.

In 2020, the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) of the Republic of Indonesia (R.I) launched the Freedom to Learn-Independent Campus (MBKM). The University of 17 August 1945 Jakarta is committed to implementing MBKM programs. This study is the first study to discuss the effect of the MBKM policy socialization on the success of MBKM implementation. This study aims to determine whether the online socialization of MBKM policies at UTA '45 Jakarta has an effect on the successful implementation of MBKM programs at UTA '45 Jakarta. The method used is a quantitative method. The results showed that the socialization of MBKM policy at UTA '45 Jakarta influenced the success of MBKM implementation at UTA '45 Jakarta.Keywords: Socialization, policy implementation, MBKM

Gagasan umum Hak Asasi Manusia (HAM) telah menarik perhatian khusus di kalangan ahli hukum Islam. Tulisan ini mengangkat persolan keterpengaruhan hukum keluarga Islam di Malaysia oleh globalisasi HAM. Ada dua hal yang dicoba diulas, yaitu tentang bagaimana pengaruh diskursus HAM dalam proses perumusan dan pembentukan hukum keluarga Islam di Malaysia? Danbagaimana hukum keluarga Islam di Malaysia dinegosiasikan dengan pengaturan HAM baik internasional maupun nasional? Melalui perspektif globalisasi, tulisan ini menunjukkan bahwa pertemuan antara hukum keluarga Islam tradisional dan rezim HAM melahirkan negosiasi dan pluralisasi.Dalam proses negosiasi dalam pembentukan hukum keluarga Islam, upaya untuk mengamandemen Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tahun 2005mendapatkan penolakan keras dari organisasi masyarakat sipil dan sebagai akibatnya sebuah rancangan yang baru lebih memihak kepentingan perempuan disahkan.Dalam banyak hal, yang terjadi bukannya semata-mata pencangkokan HAM global terhadap hukum keluarga Islam, tetapi lebih pada menjembatani kepentingan dan tuntutan dari dua tatanan normatif tersebut.