Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan prioritas serta menganalisis pengembangan model inovatif kebijakan Collaborative Governance dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta penelusuran berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan collaborative governance dan inovasi kebijakan.Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah teridentifikasinya isu-isu prioritas dan strategis kebijakan revitaliasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama yaitu dimensi struktural birokrasi, sosialisasi revitalisasi dan relokasi pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban pedagang keraton surososwan Banten Lama. Pengembangan model inovasi collaborative governance dan tahap-tahap revitalisasi meliputi empat komponen yaitu kondisi awal yang terdiri dari identifikasi kondisi eksisting, sumberdaya, dasar pertimbangan dan ekonomi politik will; komponen kedua adalah komitmen yang meliputi proses dan hasil, kepercayaan, kesamaan pemahaman dan legitimasi internal/eksternal; komponen ketiga adalah desain kelembagaan yang terdiri dari struktur dan prosedur, kepemimpinan dan bentuk proses kerjasama; dan komponen keempat adalah kondisi akhir yang meliputi tindak lanjut dan keberlanjutan.Kata kunci : Collaborative Governance, Revitalisasi dan inovasi kebijakanAbstract The purpose of this study is to identify strategic issues and priorities and analyze the development of innovative models of Collaborative Governance policy in the revitalization of Banten Lama                            sanctuary. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and observations as well as the searching of various sources and literature both from government documents as well as news of print and electronic mass media, journals and books related to collaborative governance and policy innovation.While the results of this research is the identification of priority and strategic issues of policy revitaliasi Banten Lama cultural heritage tourism area that is the structural dimension of bureaucracy, socialization of revitalization and relocation of street vendors incorporated in the merchant palace traders surososwan Banten Lama. The development of innovative governance innovation model and revitalization stages includes four components: initial conditions consisting of identification of existing conditions, resources, basic considerations and political economy will; the second component is a commitment that includes processes and outcomes, beliefs, common understanding and internal / external legitimacy; the third component is institutional design consisting of structure and procedure, leadership and form of cooperation process; and the fourth component is the final condition that includes follow-up and sustainability. Keywords: Collaborative Governance, Revitalization and policy innovationTop of FormBottom of Form

This study aims to describe and analyze the empowerment of communities through the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) in Improving Public Welfare Wanasalam District of Lebak From the results of this study concluded that the Community Empowerment through Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak has implemented 10 (ten) of the 12 (twelve) principles proposed community empowerment in Mardikanto Dahatma and Bhatnagar (2013: 106), then through the Community Empowerment for Rural Infrastructure Development (PPIP) in improving public welfare Wanasalam District of Lebak not carry two (2) principles of community empowerment which principles of community development cooperation is based on the analysis of the participation and empowerment of the principle of democratic society based on the analysis in the application science, this is due 1.Less public's understanding of the meaning of community empowerment and the existence of the Rural Infrastructure Development Program (PPIP), 2 Lack of socialization given by the community facilitators and institutional devices village in providing information on the activities and the lack of public awareness both as individuals and members of society concerning the conditions and environment, 3 There is a culture of compliance citizens against warlords (formal and informal leaders) that affect people's attitudes in policy decision making. Artikel ini merupakan post print version yang sudah terbit di jurnal Sawala, Volume 3 Nomor 2 , Januari - April 2015

AbstrakTujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa tentang administrasi pengelolaan program; b).Meningkatkan pengetahuan masyarakat desa tentang sistem pemasaran terpadu; c).Mendorong peningkatan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap KUKM. Output yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan KUKM sebagai instrumen ekonomi masyarakat yang dibentuk secara swadaya. Metode kegiatan yang digunakan adalah Metode kegiatan pengabdian masyarakat yang digunakan adalah gabungan dari dua metode pemberdayaan masyarakat yaitu Participatory Rapid Appraisal (PRA) atau penilaian desa secara partisipatif dan Participatory Learning and Action (PLA) atau proses belajar/praktik secara partisipatif. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, masyarakat memilki respon dan antusias terhadap pelatihan dan terciptanya derajat perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan besaran nilai  67,14 dan 62,50 atau berada pada kategori cukup.Kata kunci : kapasitas ekonomi, kelompok usaha kecil

Inovasi Kebijakan sebagai prasyarat penting memiliki posisi yang menentukan bagi organisasi sektor publik dalam mendukung aspek kemajuan dan keberlanjutan demi terwujudnya good public policy governance, hal tersebut sejalan dengan konsep bahwa setiap organisasi sektor publik dituntut untuk melakukan proses adaptasi dan adopsi sesuai dengan perubahan lingkungan. Kebijakan organisasi sektor publik dapat diukur melalui pendekatan kepemimpinan, keuangan, sumber daya manusia, budaya dan tanggung jawab pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review di bidang inovasi kebijakan public dan penelusuruan dari berbagai sumber cetak dan elektronik melalui dokumen resmi pemerintah maupun media massa. Untuk selanjutnya dilakukan intrepretasi dan dideskripsikan melalui berbagai teori dan praktek-praktek inovasi kebijakan organisasi sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan organisasi sektor publik masih belum optimal dan menjadi faktor prioritas stakeholder kebijakan publik. Mendorong implementasi inovasi kebijakan dengan tiga faktor determinan penentu yaitu :internal determinant, eksternal determinant dan regional difusion secara komprehensif dan tidak terbatas pada tataran teknis harus dilakukan dengan berbagai upaya-upaya yang dapat membuka peluang bagi stakeholder kebijakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis.Kata Kunci : Inovasi Kebijakan, Organisasi Sektor Publik, Good Public Policy Governance

The purpose of this community service activity is to provide training on village government administration and village financial reporting governance in improving the capacity of village government apparatus. It is hoped that through these activities it will promote accountable and transparent village governance and give birth to village cadres who have good knowledge, attitude and skills. While the activity method used is Participatory Learning and Action. This activity is conducted by emphasizing on lecture, discussion, brainstorming conducted interactively with group members and continued with action or real activity that relevant with material of society empowerment. The results of community service activities run in accordance with predetermined plans, the community has a response and enthusiasm for training and created changes in knowledge, attitudes and skills.