Hingga saat ini belum terdapat aturan khusus tentang strategi edukasi perpajakan di wilayah perbatasan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi edukasi yang dikembangkan di wilayah perbatasan beserta tantangannya. Selain itu, artikel ini juga akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas strategi edukasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di perbatasan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan dipilih sebagai kasus kajian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil pengolahan, artikel ini menyajikan hasil temuan sebagai berikut. Tim Penyuluh KPP Pratama Tarakan telah berupaya mengembangkan strategi-komunikasi untuk mengedukasi wajib pajak di wilayah perbatasan berdasarkan PER-03/PJ/2013. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi lima tantangan utama, yaitu akses lokasi yang sulit, terbatasnya sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, perbedaan budaya, dan kesadaran tentang pajak yang masih rendah. Secara umum strategi edukasi yang telah dilakukan sudah efektif. Terbukti, jumlah wajib pajak bayar Pajak Penghasilan dan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan di daerah Nunukan pada tahun 2019 meningkat sebesar 10,56%, dibandingkan dengan tahun 2018.

The regulation about joint program in Ministry of Finance is only providing guidelines in The Head Office and Regional Office levels. The absence of guidelines for the smallest vertical unit has resulted in many Primary Tax Offices (PTO) and Customs and Excise Offices (CEO) Type C that have not carried out joint programs and loss a lot of potential revenue. This article is intended to examine the implementation of the joint program in the smallest vertical units. To examine, this articles uses a qualitative method with a case study approach. In-depth interviews, observations, and requests for various documents were conducted to collect data. The object of this research is Magelang PTO and Magelang CEO Type C. Based on data processing, the following conclusions are obtained. Magelang PTO and Magelang CEO Type C have not implemented a collaboration program. There are three challenges that have prevented the two offices from implementing the joint program, namely: the absence of guidelines for implementing joint programs in the smallest vertical units; there are cost and benefit considerations; there are different working areas. Beside that, based on the results from comparing data between excise payments and income tax payments, there is new potential revenue. Based on the research findings, policy makers in both agencies need to immediately formulate rules related to joint program for the smallest vertical units.

Indonesia dengan marine biodiversity salah satu yang tertinggi di dunia, memiliki potensi perikanan yang besar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor   yang mempengaruhi pertumbuhan industri perikanan di Indonesia. Pertumbuhan industri diukur melalui parameter hasil perikanan budidaya dan hasil perikanan tangkap. Untuk menemukan faktor penyebabnya dilakukan uji korelasi terhadap beberapa variabel yang mewakili faktor internal (jumlah armada dan jumlah rumah tangga perikanan budidaya), lingkungan (luas area perikanan budidaya), indikator ekonomi (indeks harga konsumen dan inflasi), kebijakan pemerintah (indeks pembangunan manusia), kependudukan (kepadatan penduduk), serta hukum (resiko penduduk terkena tindak pidana). Pengujian dilakukan menggunakan analisis korelasi terhadap data tahun 2014-2016 pada 34 provinsi. Hasilnya faktor internal dan lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap industri perikanan. Sebaliknya, faktor ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, secara parsial IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap hasil perikanan tangkap sedangkan kepadatan penduduk dan resiko penduduk terkena tindak pidana berpengaruh negatif signifikan terhadap hasil perikanan budidaya.

Penelitian dilakukan untuk menganalisis penerapan metode segmentasi dan menemukan kendala dalam penerapan metode segmentasi. Kebaruan penelitian ini adalah sudut pandang penelitian dari otoritas pajak; menggunakan teori risiko kepatuhan; dan dianalisis dari dua kategori wajib pajak (strategis dan lainnya/kewilayahan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung (KPP Pratama Temanggung) dipilih sebagai studi kasus. Data dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut KPP Pratama Temanggung telah mencoba mengembangkan metode segmentasi berdasarkan SE-07/PJ/2020. Namun, mereka masih menghadapi lima tantangan utama, yaitu validitas data yang rendah; rendahnya pemahaman tentang pajak yang dimiliki sebagian besar wajib pajak; wilayah kerja memiliki medan yang berat; teknologi yang digunakan masih terbatas; dan tidak ada pemetaan pegawai. Secara umum metode segmentasi untuk wajib pajak strategis belum efektif, sedangkan metode segmentasi untuk wajib pajak lainnya sudah efektif meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan temuan tersebut, implikasi dari penelitian ini adalah hasil penelitian mendukung teori risiko kepatuhan; DJP harus segera membuat regulasi terkait kerja sama dengan pemerintah daerah; dan DJP sebaiknya segera menyempurnakan aturan SE-07/PJ/2020