Artikel ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang permasalahan taqlīd dan talfīq yang sering disalahpahami oleh beberapa masyarakat Indonesia yang pada umumnya melakukan taqlīd dan talfīq dalam kehidupan beragama sehari-hari. Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku fikih, jurnal-jurnal ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan tema. Artikel ini menemukan bahwa orang awam diharuskan bertaqlīd pada imam mujtahid yang memiliki kapasitas melakukan ijtihād (menggali hukum). Namun, ada syarat yang harus dipenuhi agar tidak jatuh pada praktik talfīq yang tercela. Masyarakat Indonesia secara umum bertaqlīd pada mazhab Syafi'i. Hanya saja dalam beberapa kasus, mereka bertaqlīd pada mazhab lain. Bahkan terkadang mereka juga melakukan talfīq dalam sebagian permasalahan. Pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki membolehkan talfīq dalam satu ibadah yang mungkin bisa dijadikan solusi ketika berada dalam situasi yang menyulitkan. Tetapi, menghindari talfīq lebih baik sesuai kaidah al-khurūj min al-khilāf mustaḥab. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam segi pemaparan beberapa praktik taqlīd dan talfīq dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia disertai dengan analisis status hukumnya dalam syariah.

Domestic violence is often justified as being legitimized in fiqh. It culminates in a discussion about nusyūz when a husband can beat his wife in response to her resistance. Al-Buthi is a scholar who discusses nusyūz and domestic violence with great vigor. In the context of defending the compatibility of Islamic law in the contemporary era, he argues that nusyūz and domestic violence are not the same. This paper explains Al-Buthi's thoughts on the distinction between nusyūz and domestic violence. Data were gathered by investigating the works of Al-Buthi and other scholars' works related to his thought on the discussed topic and then analyzed qualitatively. This study argues that Al-Buthi emphasizes that nusyūz in Islam is different from domestic violence. In the case of nusyūz, even though the husband is allowed to beat his wife, it is not permissible to beat her seriously. If there are defects caused, then the husband must be responsible. By just refining the meaning of beating, Al-Buthi provides an understanding that the nusyūz rules in Islamic law are still relevant to the current context, particularly to women's rights. Apart from his argument on the stance on women's rights, his thoughts tend to the side of Islamic legal conservatism.[Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dijustifikasi sebagai praktek yang dilegitimasi dalam fikih. Puncaknya dalam diskusi tentang nusyūz, ketika seorang suami dapat memukul istrinya sebagai respon atas pembangkangannya. Al-Buthi adalah seorang ulama yang cukup intens membahas nusyūz dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks mempertahankan kompatibilitas hukum Islam di era kontemporer, ia berpendapat bahwa nusyūz dan KDRT tidaklah sama. Tulisan ini menjelaskan pemikiran Al-Buthi tentang distingsi antara nusyūz dan kekerasan dalam rumah tangga. Data dikumpulkan dengan menelaah karya-karya Al-Buthi dan artikel jurnal yang terkait dengan pemikirannya dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Al-Buthi hanya menegaskan nusyūz dalam Islam berbeda dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus nusyūz, meskipun suami diperbolehkan memukul istrinya, tidak boleh memukulnya dengan serius. Jika ada cacat yang ditimbulkan, maka suamilah yang harus bertanggung jawab. Dengan hanya memperhalus makna dan konsekuensi memukul, Al-Buthi berargumentasi bahwa aturan nusyūz dalam hukum Islam masih relevan dengan konteks saat ini, khususnya menyangkut hak-hak perempuan. Terlepas dari argumennya membela hak perempuan, pemikirannya cukup lebih lebih menonjolkan konservatisme hukum Islam.]

This article discusses the inheritance distribution before death which is the preference of many people in Babat, East Java. They thought this distribution could prevent dispute among the heirs after the death of the predecessor. However, the dispute is unavoidable. This distribution is also problematic from the perspective of the four madhhabs. This is a qualitative and library research using the case study approach. This study shows that the inheritance distribution before death in the Babat area generally uses hibah method; only some apply the wasiat method. Although the inheritance distribution before death is problematic from the perspective of the four madhhabs in some cases, this is the choice of the Babat community because they consider this method to be more effective in preventing disputes. The inheritance distribution before death also plays an important role in minimizing family disputes in the area, especially if hibah and wasiat are practiced according to Islamic law and issues related to hibah are completely resolved to avoid disputes and struggles for rights in the future.  يناقش هذا البحث عملية تقسيم الميراث قبل الوفاة التي صارت اختيار كثيرٍ من الناس في منطقة بابات. إنهم يعتبرون هذا التقسيم أحسن طريقة لدفع النزاعات في الأسرة بعد وفاة المورّث. لكن في الواقع، لا تسلم هذه الطريقة من النزاعات. ومن تلك النزاعات ما أدى إلى طرد زوج المورثة من المنزل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقسيم الميراث قبل الوفاة في منطقة بابات يتضمن مشكلات فقهية من وجهة نظر المذاهب الأربعة، لا سيما عند ممارسة عقد الهبة أو الوصية. هذا البحث هو البحث النوعي الميداني والمكتبي باستخدام منهج دراسة الحالة. توصل هذا البحث إلى أن تقسيم الميراث قبل الوفاة في منطقة بابات تم على طريقة الهبة في الغالب، وقد يتم التقسيم أيضا على طريقة الوصية، لكنه نادر. وإن كان تقسيم الميراث قبل الوفاة يتضمن مشكلات من وجهة نظر المذاهب الأربعة في بعض الحالات، إلا أنه صار اختيار المجتمع في بابات؛ لأنهم يعتبرون أن هذا التقسيم أكثر فعالية في منع النزاع. ويلعب تقسيم الميراث قبل الوفاة أيضًا دورًا مهمًا في تقليل النزاعات الأسرية في منطقة بابات، خاصة إذا كانت الهبات والوصايا تمت على وفق ما قُرّر في الشريعة الإسلامية وتم حل القضايا المتعلقة بالموهوب مثل تسجيل شهادات الأراضي وغيره لتجنب النزاعات والتناضل من أجل الحقوق في المستقبل.