<p>Pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan pola 3R berbasis masyarakat dihadapkan pada masalah terbatasnya sarana dan prasarana serta belum berkembangnya mekanisme insentif dan disinsentif. Pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat mulai berkembang namun belum signifikan baik cakupan dan skala layanan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif, bertumpu pada pengumpulan data primer dan sekunder.Analisis data mengacu peraturan terkait persampahan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Hasil analisis menunjukkan melalui pendekatan partisipatif, masyarakat mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memetakan sendiri masalah, potensi, ancaman dan hambatan masalah sampah; serta menemukan solusi masalah sampah. Dalam mengelola sampah, masyarakat mampu mengorganisir diri dalam kegiatan bersama untuk memecahkan masalah sampah, sebagai bentuk kesadaran tinggi dalam merespons masalah sampah dan bertindak atas dasar kepentingan bersama.</p>

The New Normal Era needs future adaptation, in order to ensure cities still have competitiveness and resilience in the tourism sector during the pandemic. Therefore, this study aims to evaluate the implementation of the Smart Tourism Branding concept in Bantul city, Indonesia, during the COVID-19 pandemic. This is a quantitative study, using the random sampling method to obtain data from 230 respondents through a questionnaire, which was analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). During the initial stage, a statistical test on each question?s validity and reliability in the questionnaire was conducted, after which data analysis was carried out. Before performing multiple linear regression analysis, several assumptions were fulfilled, including data normality and multicollinearity. The results showed that the evaluation of smart tourism branding provides an overview of people?s understanding and satisfaction level with regard to tourism during the COVID-19 pandemic. The Jelajah Bantul application, which is a smart tourism branding instrument, supports Bantul City?s ability to compete in attracting tourists and investment globally. In addition, the city?s tourism management and branding identity can be facilitated and strengthened when the synergy strategy of the community and city stakeholders is appropriately regulated.

Sociocultural aspects are very critical in the daily life activities of people, including for the disabled, as their mobility limitation quite often cause a handicap for dependency. Disabled-friendly environment design becomes essential for their daily needs of behaviour and activities. This paper aims to investigate how sociocultural aspects guarantee the disabled’s safety and security in urban public spaces in Yogyakarta, Indonesia. It searches the conceptual framework of how do the disabled consume the urban public areas, and whether the ICT (Information Communication and Technology) sufficiently support a better solution for the environment. The methods for collecting data used behaviour setting, observation of the physical environment, interviews with interrelated actors in disabled-friendly design to test the results. The preliminary findings show that the use of ICT that psychologically represents the power of techno-socio-cultural network among society is a significant matter to support the solution.

Abstrak: Bermula dari sebuah daerah permukiman nelayan di Kelurahan Bontang Kuala. Kota Bontang mengalami pertambahan dengan aktifitas yang beragam. Tingkat taraf kehidupan masyarakat mengalami penurunan kualitas baik tingkat lingkungan dan pendapatan serta tumbuhnya permukiman kumuh. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi beberapa aspek, yaitu aspek fisik, sosial, budaya dan ekonomi. Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Bontang menjadi strategis ketika kawasan itu terintegrasi dengan bagian-bagian kota seperti kawasan pusat kota, kawasan pusat pertumbuhan kota, maupun kawasan-kawasan lain di sekitarnya, misalnya kawasan industri, perdagangan, pergudangan, dan perkantoran. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi lokasi kawasan permukiman kumuh. Metodologi identifikasi ini tidak membedakan sebaran kawasan permukiman kumuh yang akan ditemukan, dengan kriteria kriteria yang dikelompokan kedalam kriteria Vitalitas Non Ekonomi, Vitalitas Ekonomi Kawasan, Status Kepemilikan Tanah, Keadaan Prasarana dan Sarana, Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Prioritas Penanganan. Kegiatan penilaian lingkungan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria. Pola penanganan permukiman kumuh di Kota Bontang sesuai dengan karakteristik lokasi diatas dilakukan dengan pola sesuai karakter lokasi, mencakup lokasi dengan kategori Permukiman kumuh tinggi (KT) dilakukan pola penanganan kuratif (penanggulangan), lokasi dengan kategori Permukiman kumuh sedang (KS) dilakukan pola penanganan reduktif, dan lokasi dengan kategori Permukman kumuh rendah (KR) dilakukan pola penanganan preventif (pencegahan).Kata kunci: Kumuh, Perbaikan, Infrastruktur, Pola Abstract: Started as a fishing settlement area in Bontang Kuala Village, the City of Bontang has been growing very rapidly. However, despite this growth people's standard of living has been decreasing in terms of environmental quality, income as well as sheltering with the emergence of slum areas. These conditions greatly affect the physical, social, cultural and economic aspects of life. The management of slum areas in Bontang City becomes strategic because slums are integrated with the rest of the city including the downtown area and urban growth centers, as well as with the other areas in the vicinity, such as industrial, commercial, warehousing, and office areas. Therefore, it is necessary to identify the characteristics of the slum areas. The identification

Yogyakarta International Airport in Temon, Kulon Progo, is projected as a replacement for Yogyakarta Adisu-tjipto International Airport. This new airport requires an intermodal passenger transport, which is a mode of transportation that needs to be prepared to connect the airport with the supporting cities served. In this study, a questionnaire survey involving 1,000 respondents was conducted. The survey was conducted at Adisutjipto Airport to find out the origin and destination of passengers in using the mode of transportation to and from Yogyakarta International Airport. Based on the origin and destination data, a map of the airport service area is made. The proportion of the choice of transportation mode was used as the basis of the potential passenger demand for a route. The route of intermodal transportation is found to be from and goes to 10 points, namely Borobudur, Kebumen, Magelang, Purwokerto, Purworejo, Temanggung, Wates/Sentolo, Wonosari, Wonosobo, and Yog-yakarta. The operational costs of intermodal passenger transport are Rp9,570.53 per kilometer. The average passenger fare per kilometer is Rp1,042.07. The tariff for various routes is more realistic in describing the distance, with an average deviation of Rp38.24 and a range of Rp141.55. Keywords: intermodal passenger transport, airport, tariffs, operational costs  Abstrak Yogyakarta International Airport di Temon, Kulon Progo, diproyeksikan sebagai pengganti Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta. Bandar udara baru ini membutuhkan angkutan pemadu moda, yaitu suatu moda transportasi yang perlu dipersiapkan untuk menghubungkan bandar udara tersebut dengan kota-kota pendukung yang dilayani. Pada kajian ini dilakukan survei kuesioner yang melibatkan 1.000 responden. Survei dilakukan di Bandar Udara Adisutjipto untuk mengetahui asal tujuan dan keinginan penumpang dalam meng-gunakan moda transportasi untuk menuju dan dari Yogyakarta International Airport. Berdasarkan data asal dan tujuan dibuat peta daerah pelayanan bandar udara. Proporsi kemauan pemilihan moda transportasi menjadi dasar demand potensi penumpang untuk rute trayek. Rute trayek pemadu moda yang diperoleh berasal dan menuju ke-10 titik, yaitu Borobudur, Kebumen, Magelang, Purwokerto, Purworejo, Temanggung, Wates/Sentolo, Wono-sari, Wonosobo, dan Yogyakarta. Biaya Operasional Pemadu Moda adalah sebesar Rp9.570,53 per kilometer. Rata-rata tarif penumpang per kilometer adalah Rp1.042,07. Besaran tarif untuk berbagai rute trayek lebih realistis dalam menggambarkan jarak tempuhnya, dengan simpangan rata-rata Rp38,24 dan rentang sebesar Rp141,55. Kata-kata kunci: angkutan pemadu moda, bandar udara, tarif, biaya operasional