The purpose of this article is to explain the extension activities of political education for voters in order to improve public understanding of voters, in this case represented by the Students of Senior High School in the district of Tanjung Priok. The method used is a qualitative approach. Data analysis techniques in this study using a descriptive model. The conclusion of this article is all parties must be able to support the efforts of the election organizers in terms of improving the quality of electoral processes; Increase voter participation; Improving public confidence in the democratic process; Generating volunteerism and civil society in the elections and democratization agenda.

The issue of legal protection for children who are the object of crime in Indonesia is very important because they are the future generation of the nation. One of the threats to children is the influence of online pornography, where the online world is now common to society. So that the public knows whether the state has made efforts to provide legal protection for children who are objects of online pornography crimes through the Pornography Law and to find out the extent to which the Pornography Law is used as a reference to get legal protection from perpetrators of online pornography crimes. In this research, it is analyzed juridically with deductive explanation regarding the provisions contained in the Law on Pornography in relation to the legal protection of children as objects of pornography crimes. It was found that since the early part of the Pornography Law has shown the spirit of legal protection for children starting from the definition of age limits categorized as children, the purpose of the law which clearly contains the words to protect children, to criminal provisions that stipulate an additional sentence of one third of the maximum a criminal threat if the pornographic crime involves a child. In decision Number 1363 / Pid.Sus / 2017 / PN JKT.SEL, the Pornography Law is mentioned as a reference in the ruling other than the Law on Electronic Information and Transactions, however in imprisonment and fines in the verdict it does not indicate that what was used is a criminal provision in the Pornography Law. In fact, according to the Criminal Code, if there are different rules, the heavier the criminal provisions are used. From the foregoing, it can be seen that the Pornography Law is here to answer the need for legal protection for children as objects of online pornography crimes. Then, criminal decisions related to pornography crimes should consistently refer to the Pornography Law in order to play an optimal role in preventing similar crimes from recurring and ensuring legal protection for children.

Masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi objek kejahatan di Indonesia sangat penting karena mereka adalah generasi penerus masa depan bangsa. Salah satu ancaman bagi anak adalah pengaruh pornografi online dimana dunia online saat ini adalah hal yang umum bagi masyarakat. Agar masyarakat mengetahui apakah negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak objek kejahatan pornografi online melalui Undang-Undang Pornografi dan untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang  Pornografi dijadikan sebagai acuan mendapatkan perlindungan hukum dari pelaku kejahatan pornografi online. Pada penelitian ini dianalisa secara yuridis dengan pemaparan deduktif mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pornografi dalam kaitannya dengan perlindungan hukum anak objek kejahatan pornografi. Didapati bahwa sejak bagian awal Undang-Undang Pornografi telah menunjukkan semangat perlindungan hukum terhadap anak dimulai dari definisi batasan usia yang dikategorikan anak, tujuan Undang-Undang yang dengan jelas memuat kata-kata melindungi anak, hingga ketentuan pidana yang mengatur adanya tambahan hukuman sepertiga dari maksimum ancaman pidana jika kejahatan pornografi melibatkan anak.   Dalam putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL, Undang-Undang Pornografi disebutkan sebagai acuan dalam amar putusan selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam putusan tidak menunjukkan bahwa yang digunakan adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi. Padahal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika ada aturan yang berbeda maka yang lebih berat ketentuan pidananya yang digunakan. Dari hal tersebut di atas dapat terlihat bahwa Undang-Undang Pornografi sudah hadir untuk menjawab kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak objek kejahatan pornografi online. Kemudian putusan pidana terkait kejahatan pornografi sebaiknya konsisten mengacu kepada Undang-Undang Pornografi agar dapat berperan optimal dalam pencegahan terjadinya kejahatan serupa terulang kembali dan menjamin perlindungan hukum bagi anak.

This study aims to determine the legal protection for victims of domestic violence and to find out the judge's legal considerations in making decisions on cases of criminal acts of domestic violence that resulted in serious injuries in case Number: 992 K/Pid.sus/2017. The type of research in this thesis is Juridical Normative Law Research. Normative Legal Research is a legal research method that principally conducts research on legal rules in legislation, jurisprudence and doctrine which is carried out qualitatively. From the research conducted, the authors get the following results: First, that legal protection for victims of criminal acts of domestic violence is an effort to recover victims of domestic violence, which is an integral part of the legal process. In this case, it is a shared responsibility between the government and service providers, including medical, psychological, legal and safe house services. Second, that based on the author's analysis, the consideration of the Supreme Court Judge in case Number: 992 K/Pid.Sus/2017 contradicts the authority of the judex juris because he did not receive a cassation request from the Public Prosecutor who clearly questioned the application of the law in judex facti. So, the author should state that the Supreme Court Judge's Decision Number: 992 K/Pid.Sus/2017 does not contain a sense of justice and does not contain the principle of law enforcement.

Pendahuluan: Manusia dalam hidupnya membutuhkan berbagai macam pengetahuan. Sumber dari pengetahuan ada dua macam yaitu naqli dan aqli. Sumber bersifat naqli ini merupakan pilar dari sebagian besar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan sumber yang sangat otentik bagi umat Islam dalam hal ini adalah Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah. Tujuan: Mengetahui pengertian sunnah, bid’ah dan inkar sunnah dalam perspektif hukum islam. Metode: Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur atau library research. Hasil Pembahasan: As-Sunnah adalah suatu (perintah) yang berasal dari Nabi SAW namun tidak bersifat wajib. Bid’ah berasal dari kata bada’a yang artinya sesuatu perkara yang baru. Ingkar artinya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tidak digambarkan dalam hati. Kesimpulan: bid’ah adalah menciptakan sesuatu yang baru dan tidak ada contoh dari nabi sebelumnya baik sebelum nabi diangkat menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul, hanya saja diantaranya ada yang baik dan ada yang buruk. Sedangkan ingkar sunnah terdiri dengan tiga paham yang berbeda, yaitu; mereka yang menolak hadis Rasulullah secara keseluruhan, mereka yang menolak hadis-hadis Rasulullah kecuali hadis yang mengandung ajaran yang ditemukan nashnya dalam Al-quran, dan mereka yang menolak hadis aahad dan hanya menerima hadis mutawatir.